DPRD Bengkulu menganggarkan dana Rp 699 juta untuk pengadaan baju dinas baru tahun ini. Dana ratusan juta itu untuk baju dinas baru 45 anggota dewan.
, Rabu , anggota DPRD Bengkulu akan mendapatkan empat jenis baju, yaitu PHL, PDH, PDL, dan PSL.Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD Provinsi Bengkulu M Rizal mengatakan anggaran baju dinas rutin setiap tahun. Rizal menyebut anggaran baju dinas tahun ini turun dibanding tahun lalu.
"Tahun ini hanya Rp 699.250.500 karena tidak ada pakaian adatnya," kata M. Rizal saat ditemui, Selasa . Tender pembuatan baju dinas ini telah dilaksanakan tahun ini. Pada tahun sebelumnya, anggaran baju dinas baru mencapai Rp 1,1 miliar. "Ini memang rutin dianggarkan setiap tahun, tahun lalu kenapa anggarannya Rp 1,1 miliar karena ada pembuatan pakaian adat Bengkulu," jelas M Rizal.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPRD Sumbar Anggarkan Dana Rp 1,1 Miliar untuk Baju Dinas BaruDPRD Sumatera Barat (Sumbar) akan mendapatkan baju dinas baru tahun ini. Anggaran pembelian baju dinas beserta atributnya itu mencapRp 1,1 miliar.
Read more »
Ricuh antara Warga dan DPRD untuk Petisi Penolakan Bupati Digantikan SekdaSuasana memanas, saat warga mendesak anggota DPRD untuk menandatangi surat penolakan SK Mendagri tentang penunjukan Sekda Buton Selatan sebagai...
Read more »
Putra Ketua DPRD Badung Pakai Narkoba Sejak 2007-Pernah 2 Kali RehabPutu Nova, mengenal narkoba jenis ganja sejak tahun 2007 tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kala itu, katanya ia tengah menempuh pendidikan di luar pulau Bali. Via: detikBali
Read more »
DPRD DKI Usul Proyek ITF Disetop hingga Masa Jabatan Anies Selesai | Jakarta Bisnis.comProyek ITF Sunter yang penugasannya oleh BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo sejak tahun 2018 belum terealisasi.
Read more »
Anggota DPRD Sebut Warga Tapos Depok Keluhkan Jumlah Sekolah Negeri Sangat MinimAnggota DPRD Sebut Warga Tapos Depok Keluhkan Jumlah Sekolah Negeri Sangat Minim TempoMetro
Read more »
DPRD NTB : Nasib Honorer Harus DiperhatikanSekretaris Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD NTB HM Rais Ishak, mengatakan aturan larangan mengangkat honorer termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) 48 tahun 2005.
Read more »