Usulan jadwal pelaksanaan pemilu melihat pertimbangan menyangkut soal anggaran serta kondisi cuaca.
Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengusulkan ke Komisi Pemilihan Umum untuk membuat alternatif skenario jadwal pemilihan umum alternatif. Pelaksaan pemilu yang diusulkan dipercepat dari 21 April 2024 menjadi 21 Februari 2024.
"Saya minta kepada KPU jangan skenario itu hanya di bulan Februari. Lihat alternatif lain, paling tidak dua alternatif," kata Guspardi Gaus pada Rabu .Usulan KPU sudah dikemukakan pada rapat dengar pendapat secara tertutup di DPR RI, pada Senin, . Sementara itu, Kemendagri juga mengusulkan jadwal pelaksanaan pemilu digelar Maret 2024, dengan pertimbangan menyangkut soal anggaran serta kondisi cuaca.
"Februari musim hujan, partisipasi pemilih berkurang. Kemudian tempat pemungutan suara kan tidak semua bangunannya permanen," ujar Guspardi. Politikus Fraksi Partai Amanat Nasional ini tidak mempermasalahkan kalaupun pelaksanaan pemilu tidak dilakukan pada 21 April 2024. Namun skenario pelaksanaannya mesti digodok matang supaya tak berbenturan dengan jadwal pemilihan lainnya.
"Untuk itu, Kita akan membahas waktu yang tepat. Tentu perlu masukan saran dari berbagai elemen. Terlebih, bakal berlangsung pemilihan kepala daerah serentak yang diusulkan 20 November 2024. Belum lagi potensi dua putaran pemilu, gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi , dan pemungutan suara ulang. Semua potensi itu bakal menguras waktu," tutup Guspardi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR pertanyakan ketidakhadiran Menhan dalam rapat di DPR'Kami hampir setahun tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini. Mohon maaf, dengan segala hormat, ini adalah masalah negara yang harus dibahas,' kata Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon.
Read more »
DPR RI Desak Kemenag Putuskan Nasib Haji IndonesiaPemerintah Arab Saudi telah menerbitkan daftar negara yang tidak diizinkan melaksanakan ibadah haji, salah satunya Indonesia.
Read more »
Anggota DPR Minta Pemerintah Tegas Tunda Haji Tahun IniDPR menyatakan Saudi sudah selesai menetapkan kuota haji tahun ini dan tidak memberikan kepada Indonesia.
Read more »
Prabowo Absen Rapat DPR, Effendi Simbolon: Apa Kita Harus Panggil PaksaAbsennya Menhan Prabowo Subianto mendapatkan kritikan dari Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon yang keberatan karena Wamenhan meminta RDP dilakukan...
Read more »
Hampir Setahun Prabowo Absen Rapat, DPR: Apa Perlu Panggil Paksa?Padahal, legislatif ingin mendengar penjelasan yang lebih komprehensif dari Prabowo selaku Menteri Pertahanan terkait aspek pertahanan negara.
Read more »