DPR sepakat jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan agar calon presiden (capres) buka-bukaan ke publik soal kepatuhan pembayaran pajak.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung sepakat jika Komisi Pemilihan Umum membuat aturan agar calon presiden buka-bukaan ke publik soal kepatuhan pembayaran pajak.
Dia mengatakan bagaimana pun, bayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi warga negara. Apalagi, lanjutnya, para calon pemimpin dan wakil rakyat.Meski begitu, Doli mengatakan selama ini pejabat publik juga wajib mengisi LHKPN . Dia pun merasa, jika para pejabat publik tak bayar pasti akan ketahuan."Kalau enggak dimasukkan dalam syarat, kalau kita enggak bayar, pajak pasti diteriakin, diumumkan ke mana-mana," ungkap Doli.
“Pemerintah tentunya mengimbau calon bagi kepala daerah nasional dan legislatif patuh terhadap kewajiban pajak. Nantinya bisa dibuat transparan, nanti Ditjen Pajak Kemenkeu bisa sampaikan siapa yang sudah melapor, siapa yang belum sehingga bisa memacu gelombang pembayaran pajak. Karena Pemerintah punya etiket agar kepatuhan pajak berjalan seefektif mungkin,” ujar Tito di St. Regis Hotel, Jakarta Selatan, Senin .
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan aturan wajib pajak capres-cawapres sudah diatur dalam UU No. 7/2017 , tepatnya dalam Pasal 227 huruf g. Sedangkan Pasal 9 ayat huruf m Peraturan KPU No. 22/2018 mengharuskan capres-cawapres sudah membayar pajak setidaknya dalam lima tahun terakhir saat dia mendaftarkan diri. Berikut bunyinya:
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jelang Ramadan, Komisi IX DPR Minta Peredaran Makanan DiawasiAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin meminta peredaran makanan di seluruh Indonesia diawasi menjelang Ramadan. Hal itu bertujuan...
Read more »
Komisi IV DPR RI Usul Program Petani Milenial Diganti Petani Muda Jabar Bangkit |Republika OnlineAdanya kenaikan kebutuhan dan ancaman global tentang krisis pangan.
Read more »
Gubsu Edy Marahi Kadis UMKM 'Goblok', Anggota Komisi II DPR: Tak Elok!Gubsu Edy marah dan menyebut Kadis Koperasi dan UMKM Sumut Suherman goblok. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai kalimat itu seharusnya dihindari.
Read more »
Pertamina dan Komisi VI DPR RI Bahas Kebakaran Depo PlumpangBos Pertamina dan Komisi VI DPR menggelar rapat untuk membahas kebakaran Depo Plumpang.
Read more »
Pimpinan Komisi VI DPR minta hentikan politisasi kasus Depo Plumpang'Hal-hal seperti ini ketika dipolitisasi tentu akan menjadi runyam, mengaburkan masalah, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting...' kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung.
Read more »
Pimpinan Komisi VI DPR Minta Hentikan Politisasi Kasus Depo PlumpangPertamina diminta melakukan audit atau kajian pada keamanan dari seluruh fasilitas
Read more »