DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat 'Saat ini posisi utang pemerintah sebesar 39,57 persen dari produk domestik bruto , artinya masih jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu maksimal sebesar 60 persen dari PDB,' ungkap Said kepada wartawan di Jakarta, Sabtu 28 Januari 2023.
'Penilaian berbagai lembaga kredibel internasional ini menjelaskan bahwa utang pemerintah Indonesia berada di level moderat, sehingga kebijakan utang pemerintah tidak ugal-ugalan seperti prasangka buruk oposisi dan kalangan yang mendistorsi informasi ke rakyat,' ucap dia.Menurut dia, pemerintah telah menjalankan kebijakan mitigasi risiko utang sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR: Tak ada norma UU yang dilanggar pemerintah dalam kebijakan utangKetua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam ...
Read more »
Said Abdullah Tegaskan Tak Ada UU yang Dilanggar Pemerintah dalam Kebijakan UtangKetua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menegaskan, tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam men
Read more »
Modal Kerja Tergerus Utang, Holding BUMN Pertahanan Akan Cari Utang BaruHolding BUMN Pertahanan (Defend ID) akan menerbitkan surat utang jangka menengah atau medium term note (MTN) untuk digunakan sebagai modal kerja. Holding BUMN Pertahanan...
Read more »
Sentil Utang RI, Stafsus Sri Mulyani Sebut Said Didu Terperangkap Masa LaluMantan Staf Khusus Menteri ESDM, Muhammad Said Didu mengkritisi soal utang RI dan pengelolaannya yang langsung dibalas oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus...
Read more »
Tim Kuasa DPR: Sistem Proporsional Tertutup Picu Konflik Rebutan Tiket Nyaleg |Republika OnlineTim kuasa DPR sebut sistem proporsional tertutup memicu konflk rebutan tiket caleg.
Read more »
DPR Ngamuk! Sebut Meikarta Bak Paling BerkuasaMangkirnya pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) membuat anggota Komisi V DPR -RI meradang.
Read more »