DPR Protes, Sri Mulyani Absen Rapat Transaksi Janggal Rp349 T

Menkeu Sri Mulyani absen saat rapat transaksi janggal Rp349 triliun di Komisi III DPR.

Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati absen dalam Rapat dengar pendapat bersama Komite Tindak Pidana Pencucian Uang dan Komisi III DPR. Rapat itu membahas transaksi janggal Rp349 triliun.

“Interupsi pimpinan, Ketua Komite TPPU Pak Mahfud, Sekretarisnya Pak Ivan hadir, dan anggota yang bernama Sri Mulyani tidak hadir. Ingin konfirmasi dahulu,” tanya Habiburokhman. Sahroni menyebut bahwa Sri Mulyani sedang berada di Bali dan meminta kepada anggota komisi III untuk memanfaatkan ruang diskusi dengan Mahfud.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bisniscom /  🏆 23. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sri Mulyani Tak Hadiri Rapat soal Transaksi Rp349 T dengan Komisi III DPR Hari IniRapat hanya akan dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivam Yustiavandana. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dikabarkan tak menghadiri rapat dengar...
Read more »

Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Transaksi Gaib Rp349 Tri - Vlix.id[VIDEO] Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Transaksi Gaib Rp349 Tri vlix
Read more »

[FULL] Sri Mulyani Beberkan Kronologi Transaksi Janggal Rp349 Triliun di KemenkeuHal itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Senin (27/3/2023).
Read more »

Komisi III DPR Protes Sri Mulyani Absen di Rapat soal Rp 349 TriliunKomisi III DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komite TPPU terkait transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun.
Read more »

Sri Mulyani Rapat 5 Jam dengan DPR Jelaskan Transaksi Janggal hingga Alphard Masuk ApronRapat yang berlangsung selama sekitar 5 jam itu dilaksanakan setelah Kemenkeu menjadi bulan-bulanan kritik publik.
Read more »