Beberapa anggota Komisi XI DPR justru mengaku pesimistis target penyerapan dana Rp 980 miliar dari masyarakat akan tercapai.
Bulan November mendatang, PT Waskita Karya bakal melakukan rights issue. Hal ini dilakukan untuk menampung dana penyertaan modal negara senilai Rp 3 triliun dan juga menampung modal dari publik sekitar Rp 980 miliar.
"Rasanya kalau dilihat dengan situasi sekarang Rp 900 miliar nggak akan terpenuhi lah ini, tapi kan sudah dihitung kita butuh Rp 3,9 triliun pemerintah masuk Rp 3 triliun, dan Rp 900 miliaran itu publik, cuma saya kira itu tak akan terpenuhi," ujar anggota Komisi XI Gus Irawan Pasaribu dalam rapat kerja yang dilakukan dengan Direksi Waskita Karya, Senin .Gus Irawan pun sontak mempertanyakan apabila tak bisa dipenuhi, Waskita akan mengambil langkah seperti apa.
Destiawan mengatakan apabila target penyerapan modal publik tidak tercapai, maka pihaknya akan mencari opsi lain untuk memenuhi hal tersebut. Salah satu opsinya adalah melakukan pinjaman.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid Lahirkan Anak PertamaKetua Komisi I DPR Meutya Hafid resmi menjadi orang tua setelah melahirkan seorang bayi perempuan di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Read more »
Kredit Ultra Mikro Kena Bunga 30 Persen per Tahun, Komisi VI Minta Meteri Erick TurunkanBeban bunga bagi pelaku ultra mikro sekitar 24 persen-30 persen oleh BUMN dinilai memberatkan karena pada program KUR beban bunga hanya 3 persen-6 persen.
Read more »
Kredit Ultra Mikro Kena Bunga 30 Persen per Tahun, Komisi VI Minta Menteri Erick TurunkanBeban bunga bagi pelaku ultra mikro sekitar 24 persen-30 persen oleh BUMN dinilai memberatkan karena pada program KUR beban bunga hanya 3 persen-6 persen.
Read more »
Komisi II Setujui RUU Papua Barat Daya di Pembahasan Tingkat IKomisi II Setujui RUU Papua Barat Daya di Pembahasan Tingkat I. Raker tersebut akan dihadiri perwakilan pemerintah. Salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Read more »
Singgung Bjorka, Komisi II Soroti Keamanan Data Jelang Pilpres 2024Komisi II khawatir ini jadi semacam alat yang membuat hasil Pemilu 2024 jadi tercela.
Read more »