Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi disentil DPR lantaran janjinya menstabilkan harga minyak goreng dan gula saat Ramadhan.
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan, Mufti Anam merespon pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang mengatakan harga minyak goreng dan gula akan normal saat Ramadhan.
Merespons pernyataan Lutfi tersebut, Anam meminta Lutfi tak banyak janji. Ia mengatakan Rakyat lebih butuh pasokan barang lancar dengan harga terjangkau ketimbang penjelasan dan janji-janji yang selama ini sudah kerap dilontarkan Lutfi. "Saya kira yang paling penting itu jangan janji melulu. Karena kasihan masyarakat. Kan kemarin itu janjinya minyak goreng di harga tertentu, ternyata sampai hari ini tetap mahal dan barangnya langka," ujar Mufti, dalam keterangan tertulis, Minggu .Dia menyebut, dua kali kebijakan alias janji Lutfi soal minyak goreng, namun dua kali pula fakta di lapangannya berbeda dengan desain kebijakan. Pertama, penerapan satu harga Rp14.000 per liter. Kedua, penetapan harga 11.
"Itu kan kebijakannya, janji kebijakannya. Fakta lapangannya, bahkan tembus di atas Rp20.000 per liter. Stoknya pun langka. Sampai hari ini barang mahal dan stoknya langka. Sampai hari ini," tegas Mufti.Mufti menambahkan, monitoring Kementerian Perdagangan terhadap kebijakan mengatasi lonjakan harga minyak goreng sangat lemah. Kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation ternyata tidak cukup signifikann berdampak di pasar.
"Hitung-hitungannya, dari DMO ini barang semestinya bisa memenuhi pasar. Tapi faktanya tetap mahal dan susah carinya, Saking susahnya, sekarang ini uang cari barang minyak goreng, bukan barang cari uang. Kalau sudah uang cari barang, berarti ada masalah manajemen pasokan yang luar biasa, yang itu sebenarnya tanggung jawab utama Mendag," jelas Mufti.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sekjen DPR Dorong Komitmen Bersama Menuju Setjen DPR yang ModernSekjen DPR Indra Sukandar mengatakan tanpa komitmen, organisasi ini bagai pasir dalam genggaman, terlihat penuh namun begitu dibuka akan hampa tertiup angin,
Read more »
Ketua Komisi VIII DPR: Pengaturan Suara Adzan tidak Bisa Digeneralisasi |Republika OnlineKetua Komisi VIII DPR mengatakan pengaturan suara adzan tidak bisa digeneralisasi.
Read more »
BSI (BRIS) jadi Bank BUMN, Ini Harapan Komisi XI DPR | Finansial - Bisnis.comMasuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) menjadi Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memperkuat citra dan posisi emiten bersandi saham BRIS di tingkat global.
Read more »
Anggota Komisi VII DPR Minta Polisi Menindak Tegas Pelaku Penambangan Ilegal - Tribunnews.comAnggota Komisi VII DPR yang membidangai masalah energi dan migas, Yulian Gunhar meminta aparat kepolisian menindak tegas pelaku penambangan ilegal.
Read more »
Korban Binomo Rugi Miliaran, DPR: Trader Harusnya Pintar Memilih Platform InvestasiMencuatnya kasus binary option Binomo membuat banyak korban investasi yang mengalami kerugian akhirnya buka suara. Terkait kasus tersebut, anggota Komisi VI DPR...
Read more »
Tolak Pemilu Ditunda, PDIP: Pemerintah-DPR Sudah Sepakat Digelar 14 Februari 2024Hasto mengatakan, prioritas mengatasi berbagai dampak pandemi lebih penting daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu.
Read more »