Proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan diduga melibatkan sejumlah personel TNI.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut, ada indikasi personel TNI diproses hukum dalam kasus proyek satelit Kementerian Pertahanan tahun 2015. Pemerintah mengungkap kasus ini merugikan negara hingga Rp 800 miliar.
Panglima TNI mengaku dipanggil Menkopolhukam pada Selasa lalu, soal dimulainya proses hukum kasus satelit Kementerian Pertahanan. Panglima tengah menunggu nama-nama personel TNI yang diduga terlibat proyek ini.Kemenhan bergerak sendiri dengan membuat kontrak sewa satelit artemis milik Avanti pada 2015. padahal kemenhan saat itu belum punya anggaran untuk keperluan satelit militer.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyatakan, soal korupsi proyek satelit yang disampaikan Menkopolhukam perlu diluruskan. Menurut Effendi, Menkopolhukam jauh lebih baik menceritakan sejarahnya dari mulai kebutuhan akan satelit komunikasi pertahanan.“Ujug-ujug dia potong langsung seperti memborbardir berita bahwa ada suata “big fish” yang ketemu kejahatan yang terselubung, yang luar biasa. Saya kira ini sodara Mahfud juga harus ditanya apa sih motifnya? Karena sejatinya harus ada kronologisnya sejak kita kehilangan satelit Garuda 1 dari orbitnya.” Ujar Effendi Simbolon.
Sementara itu pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini menyebut, perlu kehati-hatian dalam melihat kasus ini.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus Satelit di Kemhan, Mahfud Md Sebut Ada yang Sempat Hambat Agar Tak DibukaMahfud Md mengatakan upaya menghambat itu muncul ketika ia pertama kali tahu ada kisruh soal satelit Orbit 123 tersebut.
Read more »
Mahfud Md Sebut Ada Pihak yang Hambat Kasus Proyek Satelit Kemhan DibukaMahfud Md mengatakan, ada pihak yang menghambat kasus proyek Satelit Orbit 123 Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2015 diungkap ke publik.
Read more »
Mahfud MD Dapat Dukungan Jokowi Bawa Kasus Proyek Satelit Kemhan ke PengadilanMenko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Presiden RI, Joko Widodo turut mendukung proses hukum dalam kasus pengadaan satelit di Kemhan pada tahun 2015. Menteri...
Read more »
Mahfud Md Minta BPKP Audit Tujuan Tertentu Kasus Satelit KemenhanMahfud Md meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Audit Tujuan Tertentu (ATT).
Read more »
Mahfud Md. Arahkan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenhan Diproses PidanaMahfud memutuskan untuk segera berhenti sekadar melakukan rapat dan mengarahkan agar kasus tersebut diproses secara hukum.
Read more »