DPR RI meminta pemerintah menurunkan Bipih yang sebelumnya diwacanakan sebesar Rp69 juta.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menganggap proporsi 70% biaya haji yang dibebankan ke jemaah terlalu tinggi.Menurutnya, proporsi tersebut seharusnya dikurangi. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI berharap BPKH justru bisa menggandakan nilai manfaat dari yang semula 30% agar dapat mengurangi proporsi tersebut. Bahkan, ia menyebut, jika proporsinya 70%:30% maka BPKH sebaiknya dibubarkan saja.
"Kalau hanya mengandalkan 70%, 30% saja yang akan dilakukan subsidi bagi jemaah haji kita, tidak perlu ada BPKH, dibubarkan saja. Karena kalaupun seperti itu tanpa BPKH juga berjalan dengan sendirinya," tutur Marwan dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu . Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko BPKH Acep Riana Jayaprawira mengatakan mungkin saja kalimat itu keluar sebagai bentuk kekecewaan karena belum sesuai dengan harapan. Kendati demikian, menurut Acep pihaknya akan tetap menjalankan BPKH karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
"Itukan maksudnya kekecewaan bahwa BPKH mungkin kok belum sesuai harapan kalau gini-gini terus. Kami kan ada undang-undangnya ya, kan UU 34, kalau UU nya masih begitu kita harus jalankan," terangnya kepada wartawan di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dan BPKH di DPR RI, Kamis .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ongkos Haji Naik, DPR Desak BPKH Tanggung 50 Persen Biaya per JemaahKomisi VIII DPR mengusulkan agar porsi biaya penyelenggaraan ibadah haji ditanggung sama besar antara jemaah dan Badan Pengelola Keuangan Haji.
Read more »
Kasus Gangguan Ginjal Anak Muncul Lagi, Legislator Desak Pemerintah Tanggung JawabLegislator mendesak pemerintah bertanggung jawab atas kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak yang kembali muncul.
Read more »
Baleg DPR Setujui RUU Omnibus Law Kesehatan Jadi Usul Inisiatif DPR, Fraksi PKS MenolakBadan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) menjadi usul inisiatif DPR RI setelah dilakukan proses penyusunan.
Read more »
Gagal Ginjal Akut Muncul Lagi, Komisi IX DPR Bakal Rapat dengan BPOM-KemenkesKomisi IX DPR menyatakan bakal menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPOM dan Kemenkes terkait kemunculan lagi kasus gagal ginjal akut.
Read more »
DPR Dukung Pemerintah Tegakkan Hukum di Papua: Tindak Tegas, Tak Ada Lagi Toleransi Bagi KKBWakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pemerintah dan aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan tidak memberi toleransi lagi pada KKB Papua.
Read more »
Tuah Luhut Berlanjut, Lagi-Lagi Buat Harga CPO TerbangHarga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) kembali melanjutkan tren kenaikan
Read more »