Rapat untuk menyerap aspirasi publik dijanjikan tak akan formalitas belaka. Masukan-masukan masyarakat menjadi bagian materi yang jika beralasan dapat memperbaiki pasal di RKUHP. Polhuk AdadiKompas
Masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi berunjuk rasa, Senin , di depan gerbang DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menolak pengesahan RKUHP.
JAKARTA, KOMPAS — Proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP sudah dimulai kembali di Dewan Perwakilan Rakyat. Saat ini, DPR masih menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum. Daftar pihak-pihak yang akan didengarkan masukannya saat ini tengah disusun.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Taufik Basari, mendorong semua elemen masyarakat sipil yang mengikuti dan mengkritisi RKUHP untuk memanfaatkan forum rapat dengar pendapat umum guna menyampaikan masukannya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rapat BBM di Kantor Menko Airlangga Selesai, Ini Hasilnya!Sore ini, sederet menteri menggelar rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai harga BBM.
Read more »
DPR Tegaskan Rapat dengan Kapolri Soal Kasus Ferdy Sambo Hari Ini Akan Berlangsung TerbukaPemanggilan Kapolri tersebut dalam rangka tugas pengawasan Komisi III DPR terhadap institusi Polri dalam kasus Brigadir J
Read more »
Komisi III DPR Rapat Bareng Kapolri, Bahas Kerajaan Sambo hingga Judi OnlineKomisi III DPR RI memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk meminta penjelasan terkait kasus kematian Brigadir J, yang menyeret nama Irjen Ferdy Sambo.
Read more »
Rapat Paripurna DPRD, Fraksi PDI-P Singgung Kekurangan 'Commitment Fee' Formula EFraksi PDI-P menyinggung soal kekurangan dana 'commitment fee' penyelenggaraan Formula E dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (24/8/2022).
Read more »
Rapat dengan Kapolri, Komisi III DPR Tegaskan Pentingnya Revolusi Mental di Tubuh Kepolisian - Tribunnews.comAhmad Sahroni menyebut, kasus penembakan Brigadir J tidak serta merta memunculkan urgensi atas revisi UU Kepolisian.
Read more »