Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mendukung usulan KPK mengenai Pilkada agar tidak dilakukan secara terbuka, melainkan kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Berita selengkapnya:
Kamis, 15 Desember 2022 16:15 WIB
ANTARA - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat ditemui Kamis di Jakarta mendukung usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pemilihan kepala daerah agar tidak dilakukan secara terbuka, melainkan kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Menurut Arteria usulan tersebut tidak serta merta tanpa kajian dan tidak bertentangan dengan demokrasi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RDP Komisi VII DPR dengan PT Amman Ditunda karena Alasan Covid-19Adian Napitupulu menegaskan, pihaknya tidak dapat diintervensi dalam mengusut berbagai persoalan yang terjadi di PT Amman
Read more »
Komisi VII DPR Dorong Pemerintah Transparan dan Adil dalam Kelola MigasAnggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid menilai, berbagai daerah mempunyai kekayaan sumber daya mineral, namun masyarakatnya tidak bisa menikmatinya, bahkan cenderung miskin.
Read more »
Jokowi Diminta Segera Kirim Perppu Pemilu ke DPR, Anggota Komisi II: Biar Cepat Diambil KeputusanAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera mengirim Perppu Pemilu ke DPR.
Read more »
Anggota Komisi I DPR Dukung Wacana KSAD Dudung Jadi Ketum PSSIAnggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman layak menjadi Ketua Umum PSSI selama tidak melanggar peraturan. Anggota Komisi I...
Read more »
Komisi II DPR Panggil KPU Buntut Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual ParpolKPU diduga melakukan kecurangan terkait verifikasi faktual untuk meloloskan beberapa partai politik (parpol) ke Pemilu 2024.
Read more »
Mendag Zulkifli Hasan Tak Muncul, Raker dengan Komisi VI DPR Kembali Gagal Digelar | merdeka.comDua kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu satu bulan terakhir dibatalkan tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan.
Read more »