Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mendukung Kementerian PUPR yang mengalokasikan anggaran subsidi rumah tahun 2022 untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).
ANGGOTA Komisi V DPR RI Toriq Hidayat bersyukur karena anggaran subsidi rumah tahun 2022 yang dialokasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih besar dibanding tahun lalu. Dia mengharapkan backlog perumahan di Tanah Air bisa dikurangi.
Senada dengan pengamat ekonomi makro, Toriq menyebutkan ada beberapa faktor penyebab backlog perumahan. “Tentang basis data, tentu saja anggaran diperuntukan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Karena keterbatasan penghasilan. Seyogyanya program ini hanya bisa diakses oleh kelompok MBR saja. Namun fakta lapangan, justru tidak demikian. Kelompok Non MBR juga dapat mengaksesnya,” tuturnya.Sedang pada sisi kurangnya penyerapan perumahan. Hal ini menurut Toriq disebabkan ketidakmampuan MBR dari sisi pendanaan.
“Oleh karenanya saya sangat berharap kepada Kementerian PUPR sebagai leading sektor perumahan di Indonesia agar dapat membenahi database. Bekerjasama lah dengan Kementerian atau lembaga yang beririsan dengan hal ini. Sehingga hanya masyarakat yang berhak saja yang bisa mendapatkan rumah subsidi,” jelas Toriq.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPR Ajak Masyarakat Dukung Ibu Beri ASI Eksklusif | merdeka.comPuan meminta para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mempertahankan perlindungan, promosi, dan dukungan untuk menyusui. Hal ini karena ASI telah terbukti sebagai langkah strategis yang mampu menyelamatkan nyawa serta menjadi fondasi bagi masyarakat sehat, cerdas, dan produktif.
Read more »
Jadi Tersangka Tewasnya Brigadir J, Anggota Komisi III DPR Sebut Bharada E Bukan Pelaku UtamaDari pasal tersebut justru muncul intrik adanya pihak-pihak lain yang turut diduga menbantu kejahatan.
Read more »
DPR: Harga Batu Bara Melesat Pemerintah Diminta Perketat DMOAnggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah menaikan kompensasi ekspor batu bara kepada pengusaha yang tidak atau belum melakukan kontrak kerja sama dengan PLN.
Read more »
BPJS dan Anggota DPR RI Sosialisasi Jamsostek di PalutaBPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang Sidempuan dan anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Dr H Saleh Partaonan Daulay MAg MHum MA melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada warga Desa Siunggam Tonga Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Selasa (2/8/2022).
Read more »
DPR Tolak Usul Biaya Pembengkakan Kereta Cepat Ditanggung APBNPemerintah mengatakan pihak China mengusulkan biaya pembengkakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditanggung APBN atau pemerintah Indonesia.
Read more »
Anggota DPR tolak pembengkakan biaya kereta cepat dibebankan ke APBNAnggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menolak penggunaan dana APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur pembangunan ...
Read more »