Impor baju bekas tersebut sangat mengganggu produk-produk dalam negeri serta jalannya bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola pengusaha lokal.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Jon Erizal mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan pelarangan terhadap impor baju bekas ilegal.
Menurut Jon, impor baju bekas tersebut sangat mengganggu produk-produk dalam negeri serta jalannya bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikelola pengusaha lokal. "Kami melihat di Komisi VI, Menteri Perdagangan langsung action beberapa waktu lalu turun langsung ke Pekanbaru Riau untuk memusnahkan hasil impor barang bekas tersebut, yaitu pakaian, sepatu kemudian beberapa tas dan lain-lain itu dimusnahkan. Kita sangat sepakat dengan presiden, karena ini sangat mengganggu produk-produk kita dalam negeri," ujar Jon Erizal baru-baru ini, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta.
"Fokus kita mendorong pemerintah untuk menangkap importir-importir utamanya. Jadi bukan yang ada di pasar . Untuk dagang barang bekas itu boleh, impor barang bekas yang tidak boleh, itu perlu disadarkan," jelasnya.Lebih lanjut, Jon mengingatkan agar masyarakat dapat berperan langsung untuk menjaga agar UMKM yang ada di Indonesia tetap tumbuh dan produksi-produksi yang berkaitan dengan sandang tetap terbangun.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas, Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Tegakkan HukumKemendag, Bea Cukai, termasuk angkatan laut, mesti berkoordinasi untuk memberantas praktik jual beli pakaian bekas impor ilegal.
Read more »
Industri Tekstil Dukung Polri Gelar Operasi Baju Bekas ImporBeredar luasnya pakaian bekas impor berdampak terhadap para pelaku usaha di dalam negeri, terutama industri kecil dan menengah (IKM).
Read more »
Anggota DPR Ajak PT Waskita dan Semen Indonesia Dukung UMKM di CirebonAnggota Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyatakan, BUMN memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat salah satunya dengan memberdayakan UMKM
Read more »
DPR: RUU PPRT Dukung Warga Negara Dapatkan Akses Keadilan SetaraMenurut Willy Aditya, tidak dianggapnya pekerja rumah tangga sebagai pekerja dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan membuat pembahasan RUU PPRT menjadi penting.
Read more »
Anggota DPR dukung maklumat larangan 'sahur on the road'DPR RI dukung larangan kegiatan sahur di jalanan ('sahur on the road'/SOTR) sebagaimana maklumat yang telah dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya Irjen Pol. Fadil Imran.
Read more »