Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mendorong pemerintah mengupayakan vaksin halal untuk pemudik agar melindungi masyarakat dari Covid-19.
Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mendorong pemerintah mengupayakan vaksin halal untuk pemudik. Edy menegaskan negara mempunyai tugas melindungi keselamatan seluruh rakyat Indonesia selama masa Covid-19.
"Presiden sudah mengambil kebijakan vaksin booster, gratis, sudah membeli vaksin agar rakyatnya selamat dan sehat. Negara boleh melakukan apa pun dong untuk membuat regulasi agar rakyatnya ikut vaksin, termasuk yang mau pulang mudik, agar lebih aman mereka di-booster," ujar Edy. "Saya kira itu harus diupayakan, semaksimal mungkin harus halal. Siapa sih yang enggak suka kalau kemudian rakyat kita muslim lalu menggunakan vaksin halal," katanya.Edy menambahkan saat ini posisi pemerintah tidak sedang mengabaikan kehalalan, tetapi semata mengedepankan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
"Saya kira wajar tuntutan masyarakat untuk ketersediaan vaksin halal, tetapi kalau konteksnya gawat darurat, kalau jumlahnya tidak mencukupi, demi keselamatan yang lebih besar bisa digunakan vaksin dari produk apapun," ucapnya.Dicontohkan, pada tahap awal pandemi, kebutuhan akan obat insulin sangat besar dan pada saat itu tidak ada pilihan sama sekali. Disinggung pula tujuan vaksin adalah menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok hingga 70 persen.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Atasi Kecemasan, Pemerintah Dorong Lembaga Keuangan Salurkan Kredit Bagi Sektor Pariwisata dan UMKMKecemasan akibat pandemi Covid-19 perlahan dan pasti sudah mulai teratasi. Dalam dua bulan penerimaan pajak tahun 2022, pertumbuhannya telah mencapai di atas 30 persen. Ekonomi AdadiKompas
Read more »
IDI Pecat Dokter Terawan, DPR: Izin Praktik Kedokteran Seharusnya Wewenang Penuh Pemerintah | Kabar24 - Bisnis.comKomisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan bahwa Undang-undang Praktik Kedokteran perlu disempurnakan terkait kewenangan pemerintah dan IDI.
Read more »
DPR-Pemerintah Sepakat Pemerkosaan dan Aborsi Tak Masuk RUU TPKSBadan Legislasi (Baleg) DPR menjawab perihal isu yang berkembang di masyarakat mengenai tidak adanya ketentuan pemerkosaan dan aborsi dalam pembahasan UU TPKS....
Read more »
DPR: Disiplin Prokes Selama Beribadah Ramadhan, Jadi Pertaruhan untuk Rayakan LebaranDPR: Disiplin Prokes Selama Beribadah Ramadhan, Jadi Pertaruhan untuk Rayakan Lebaran: Puan mengimbau umat Islam untuk mengikuti petunjuk pengelola tempat ibadah yang sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan.
Read more »
Infografis Anggaran Puluhan Miliar Rupiah untuk Gorden DPR |Republika OnlineTotal anggaran pengadaan gorden rumah dinas DPR mencapai Rp 48,7 miliar.
Read more »