Hingga kini RUU Perampasan Aset belum juga dibahas oleh DPR. Komisi III DPR menjanjikan akan membahas RUU tersebut seusai reses pada bulan Juli. Polhuk AdadiKompas Kompas58
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu .
sejak 4 Mei lalu. Bahkan, pimpinan DPR belum juga membacakan Surat Presiden untuk usulan pembahasan RUU tersebut.Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni dari Fraksi Partai Nasdem beralasan waktu yang tersedia untuk membahasterbilang terbatas, karena pada Juli mendatang DPR sudah memasuki masa reses. Masa sidang yang ada saat ini, lanjutnya, digunakan Komisi III DPR untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga .
Ia menambahkan, sejauh ini sebenarnya tak ada kendala dalam membahas RUU Perampasan Aset. Namun, ada sembilan partai yang akan terlibat dalam pembahasan memiliki pemikirannya masing-masing. “Tapi mudah-mudahan yang terbaik buat negara, ya, kita upayakan yang tercepat,” kata Sahroni.Dalam Surpres, Presiden menegaskan pembahasan dan penyelesaian RUU Perampasan Aset diprioritaskan. Namun, hingga Rapat Paripurna DPR pada Selasa , surpres tersebut tak juga dibacakan oleh pimpinan DPR.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Diproses, DPR-Pemerintah Saling MenyalahkanSejak diserahkan pemerintah kepada DPR pada 4 Mei lalu, Surpres RUU Perampasan Aset belum juga dibacakan dalam rapat paripurna. Ini artinya pembahasan belum bisa dimulai. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Paripurna DPR setujui perpanjangan pembahasan 3 RUURapat Paripurna DPR RI, Selasa, menyetujui perpanjangan pembahasan terhadap tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU ...
Read more »
DPR Desak Aset Cadangan Vale Dicatat di RI, Bukan Kanada!Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk mengkosolidasikan aset dan cadangan PT Vale Indonesia Tbk di RI, bukan Kanada.
Read more »
Dukung MIND ID Jadi Pengendali Vale (INCO), DPR: Agar Aset Tercatat di RIMIND ID didorong untuk mengamankan hak pengendalian operasional hingga kekonsolidasian finansial PT Vale Indonesia Tbk. (INCO)
Read more »
Di DPR, Kemenkeu Rinci Piutang Aset BLBI yang Tembus Rp 110,45 TSatuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus menagih dana Rp 110,4 triliun dari para obligor.
Read more »
DPR Pertanyakan Efektivitas Aplikasi AESIA dalam Pemanfaatan Aset NegaraTahun lalu DJKN dan LMAN telah meluncurkan aplikasi AESIA yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan pemanfaatan aset negara,
Read more »