Dituntut Sri Mulyani ke PTUN, Begini Jawaban ICW
. Gugatan Sri Mulyani saat ini sudah tercatat dengan nomor perkara No 47/G/KI/2023/PTUN.JKT tertanggal 8 februari 2023.
Isinya, ICW mendesak Kemenkeu agar transparan soal hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional , atau BPJS Kesehatan. Peneliti ICW Almas Sjafrina menjabarkan beberapa hal yang menjadi dasar pihaknya mengajukan permohonan informasi soal JKN ke Komisi Informasi Publik . Menurut dia, informasi itu sangat krusial diketahui publik.
"Dari keterangan Kemenkeu di media, hasil audit ini jadi salah satu dasar penghitungan pemberian dana talangan terkait defisit JKN triliunan
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Gugat ICW ke PTUN, Ada Apa?Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggugat lembaga anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ada apa?
Read more »
Ternyata Ini Alasan Sri Mulyani Gugat ICW ke PTUN | merdeka.comStaf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo menjabarkan, gugatan itu merupakan banding atas putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang mengabulkan sebagian permohonan ICW.
Read more »
ICW Siap Ladenin Sri Mulyani di PTUNPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina tidak mempermasalahkan langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggugat pihaknya ke PTUN
Read more »
Terungkap! Alasan Sri Mulyani Gugat ICW di PTUN Soal BPJS KesehatanTernyata ini alasan Menkeu Sri Mulyani balik gugat ICW di PTUN terkait program JKN BPJS Kesehatan.
Read more »
Tolak Buka Hasil Audit BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Banding ke PTUNMenkeu Sri Mulyani tak terima atas putusan hasil audit program JKN BPJS Kesehatan dapat diakses publik. Ia pun ajukan banding ke PTUN.
Read more »
Menteri Keuangan Sri Mulyani Gugat ICW, Kasus Apa?Gugatan Menteri Sri Mulyani kepada ICW ini terdaftar dengan nomor perkara 47/G/KI/2023/PTUN.JKT.
Read more »