Ditjen Pajak Bantah Kenaikan Tarif PPN Bikin Minyak Goreng Mahal
Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan harga minyak goreng yang saat ini melonjak di pasaran bukan dipicu oleh naiknya tarif pajak pertambahan nilai dari 10 persen menjadi 11 persen pada 1 April 2022.
Hal tersebut kata dia dapat dilihat dalam pasal 4A Undang-undang PPN dimana migor tidak pernah masuk kedalam kelompok barang yang tak dikenakan pajak. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng sudah terjadi sebelum tarif PPN dinaikkan menjadi 11 persen lantaran sejak tahun lalu harga komoditas crude palm oil sudah tinggi. Ditambah lagi, dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang membuat harga minyak semakin melambung tinggi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ditjen Pajak Pastikan Pemerintah Bakal Tanggung PPN LPG 3Kg | Ekonomi - Bisnis.comDJP menegaskan, pemerintah akan tetap menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.
Read more »
Dirjen Pajak: Lonjakan Harga Pangan Bukan Ulah Tarif PPN 11 PersenBerbagai harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng hingga BBM jenis RON (92) Pertamax kompak mengalami kenaikan di awal April 2022 ini.
Read more »
Ampuni 32 Ribu Orang RI, Ditjen Pajak Kantongi Rp 5,4 TDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil mengumpulkan Rp 5,4 triliun dari wajib pajak yang tak taat.
Read more »
Aturan Teknis Kenaikan PPN Belum Terbit, Ini Alasan Dirjen Pajak | Ekonomi - Bisnis.comDirektur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo berdalih bahwa aturan turunan PPN masih dalam proses penyelesaian.
Read more »
Aturan Pajak Kripto Indonesia Terbit, Ini Ragam Tarif PPN Aset KriptoCek besaran pajak kripto, khususnya tarif PPN aset kripto, berdasarkan aturan pajak kripto Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022.
Read more »
Siap-siap, Aset Kripto akan Dikenakan Pajak PPN dan PPh pada 1 Mei 2022Peraturan tersebut mulai berlaku pada 1 Mei 2022 mendatang, sebagaimana tertuang pada PMK Nomor 68/PMK.03/2022.
Read more »