Komisi E meminta agar seluruh RSUD di DKI Jakarta melakukan pembenahan, sehingga pengelolaan limbah medis yang selama dilakukan berlangsung transparan dan akuntabel.
KOMISI E DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong RSUD Cengkareng dan RSUD Tarakan mengevaluasi pengelolaan limbah medis mengingat persoalan tersebut tengah menjadi sorotan komisi antirasuah .
KPK sebelumnya telah menemukan sejumlah masalah terkait tata kelola limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas kesehatan. Sejumlah kasus pembuangan limbah medis di tempat publik sebagai akibat masalah tata kelola. Termasuk terbatasnya jumlah dan kapasitas pengolahan, hingga lemahnya pengawasan.
Sementara itu, Direktur RSUD Cengkareng Bambang Suheri mengatakan pihaknya telah berupaya agar peningkatan limbah medis di masa pandemi covid-19 saat ini dapat terkendali. Pasalnya, peningkatan limbah medis secara signifikan di RSUD Cengkareng yang telah menembus 1.200 K\kg per hari. “Pengelolaannya kita dengan pihak ketiga, dengan perjanjian diangkut tiap hari dengan kapasitas 1.000 hingga 1.200 muatan,” terangnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nakes RSUD Bumiayu Brebes Minta Insentif Dibayar Sesuai PermenkeuPemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diminta memenuhi insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19.
Read more »
Bentrok Antarormas di Bekasi, 2 Orang Ditangkap Bawa SajamEmpat Ormas yang berbeda saling berebut pengelolaan limbah pabrik PT Suzuki Indomobil di Kabupaten Bekasi, Rabu (2/6/2021).
Read more »
PBNU Tolak Dikaitkan Cuitan Generasi Muda NU Pro-TWK KPK dan Anti-PKSCuitan akun ()Generasi_MudaNU disorot lantaran menyinggung TWK KPK dan PKS. PBNU menolak dikaitkan dengan cuitan tersebut.
Read more »
KPK Surati Interpol Minta Terbitkan Red Notice Harun MasikuKPK mengirim surat permohonan penerbitan red notice untuk memburu tersangka kasus suap Harun Masiku yang masih buron.
Read more »
KPK Minta NCB Interpol Terbitkan Red Notice untuk DPO Harun MasikuKPK telah meminta National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia untuk menerbitkan red notice demi menemukan DPO Politikus PDIP, Harun Masiku. Komisi Pemberantasan...
Read more »