Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ditetapkan terdapat 3 maladministrasi dalam melakukan izin usaha kripto oleh Ombudsman.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ditetapkan terdapat 3 maladministrasi dalam melakukan izin usaha kripto oleh Ombudsman Republik Indonesia. Adapun maladministrasi tersebut adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang.
"Jadi kami menolak kalau itu disebut dengan penundaan berlarut, karena tidak ada di kami ," tegasnya.Lalu, terkait maladministrasi penyimpangan prosedur, Didid mengatakan bahwa hal itu kurang pas. Sebab, menurutnya, pihaknya telah melakukan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto serta perubahannya pada Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.
Pihaknya juga melihat dari peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Hal itu karena sejak diundangkan atau dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan , terdapat wacana bahwa penanganan kripto akan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan . Maka dari itu, Didid menyampaikan bahwa pihaknya akan melihat arah kebijakan pemerintah terkait hal itu.
"Harusnya, idealnya itu kan regulator berada di antara pelaku usaha dan masyarakat. Pelaku usaha tuh harus jalan baik dan masyarakat terlindungi. Tetapi kami lebih memilih kepada perlindungan kepada masyarakat," kata Didid
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ombudsman Sebutkan Tiga Pelanggaran Maladministrasi Bappebti pada Perizinan Bursa BerjangkaBadan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dinyatakan melakukan pelanggaran maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia
Read more »
Bawaslu Putuskan Mengulangi Proses Verifikasi Administrasi Pemilu Partai PrimaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan untuk mengulangi proses verifikasi administrasi pemilu Partai Prima.
Read more »
Ombudsman Tetapkan Bappebti Lakukan 3 Maladministrasi soal Izin Bursa KriptoOmbudsman telah menetapkan bahwa Bappebti telah melakukan tiga maladministrasi dalam perkara izin usaha bursa kripto terhadap PT Digital Future Exchange.
Read more »
Ombudsman: Bappebti Terbukti Lakukan Maladministrasi Izin Bursa BerjangkaOmbudsman menyatakan Bappebti terbukti melakukan maladministrasi dalam proses pengurusan izin bursa berjangka.
Read more »
Pertamina Geothermal Energy Sudah Bukukan Pendapatan dari Perdagangan KarbonAdapun Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mencatat, perdagangan karbon di Indonesia dapat menembus USD 300 miliar, atau sekitar Rp 4.625 triliun
Read more »
Kemendag dan Swiss Jalin Kerja Sama Promosi Perdagangan |Republika OnlineTotal perdagangan Indonesia dan Swiss pada 2022 tercatat sebesar 2,75 miliar dolar AS
Read more »