Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi partai politik (Parpol) dalam kepesertaan pemilu...
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi partai politik dalam kepesertaan pemilu setidaknya telah mengkotak-kotakkan partai politik menjadi tiga kategori.
Hal itu disampaikannya dalam serial diskusi dengan tajuk “Putusan MK Verifikasi Parpol: Menapuk Air di Dulang Terpercik Muka Sendiri” yang diselenggarakan oleh Jaringan Intelektual Berkemajuan melalui Zoom dan disiarkan juga di kanal YouTube JIB Post, Selasa 1 Juni 2021. Narasumber yang hadir dalam diskusi itu, yakni Direktur Ekekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, Jaringan Intelektual Berkemajuan Titi Anggraini, dan dimoderatori oleh JIB-JPPR Nurlia Dian Paramita.
Selain itu, Yusril juga menyoroti putusan MK yang tentu saja kemudian menjadi semacam norma baru atau menciptakan yang baru. Padahal menciptakan yang baru itu kewenangan Presiden dan DPR, membuat undang-undang. “Sekarang ini lahir norma hukum setara dengan undang-undang itu justru dibuat oleh MK seperti norma baru yang lahir dari pasal 173 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD ’45, lalu kecuali ditafsirkan seperti ini,” sambung Yusril.
Dia juga mengungkapkan, dalam soal ini jangan cuma diskusi saja namun perlu juga melakukan action untuk menguji kembali putusan MK soal ini. Kekacauan berpikir dalam putusan-putusan MK ini perlu diperbaiki."Nanti saya akan bicara dengan partai-partai dalam waktu dekat terutama yang tidak lolos PT. Di UUD 45 tidak ada berisi penyederhaan parpol. Saya akan berpikir untuk menguji ke MK. Kalau tidak kita akan begini-begini terus" pungkas Yusril.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Ungkap Cacat Nalar Putusan MK Soal Verifikasi Parpol |Republika OnlinePutusan MK soal verifikasi Parpol disayangkan.
Read more »
'Putusan MK Soal Verifikasi Parpol Langgengkan Oligarki' |Republika OnlinePartai lulus verifikasi Pemilu 2019 dan memenuhi ambang batas tak diverifikasi.
Read more »
Hakim MK Seharusnya Mengawal Konstitusi, Bukan 9 Naga ParlemenPusako menilai hasil uji materi UU Pemilu soal verifikasi parpol adalah salah satu putusan teraneh yang pernah dibuat MK PutusanMK
Read more »
MAKI Daftarkan Uji Materi soal TWK Pegawai KPK ke MK Hari IniMAKI akan mendaftarkan gugatan uji materi soal pegawai KPK yang dipecat usai tak lolos TWK ke MK pada hari ini, Senin (31/5).
Read more »
Ketentuan soal Komponen Cadangan di UU PSDN Digugat ke MKUU tersebut salah satunya mengatur tentang pembentukan dan pelaksanaan komponen cadangan (komcad).
Read more »
Ancaman Penjara Anggota Komcad Poin Utama Gugatan ke MKDalam UU No.23 tahun 2019, ada pasal berisi ancaman pidana penjara bagi anggota Komponen Cadangan (Komcad) yang mengabaikan panggilan mobilisasi.
Read more »