Salah seorang pengusaha di Buleleng, Gede Suardana, mengadukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) ke DPRD Buleleng. Pengusaha itu tak terima karena dianggap melaporkan kondisi usaha yang tidak faktual alias mengemplang pajak, khususnya pajak restoran. Padahal dia merasa tidak pernah menarik pajak restoran pada konsumen.
Gede Suardana menyampaikan pengaduan itu ke DPRD Buleleng pada Senin siang. Pengaduan tertulis itu diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna.Dalam pengaduannya, ia mengaku telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah sektor pajak restoran pada Mei 2021 lalu. Saat itu ia merasa ganjil. Sebab izin usahanya adalah toko eceran, namun dijadikan wajib pajak restoran.
Meski demikian ia tetap menerima penetapan wajib pajak itu.Lantaran masih dalam masa pandemi, dia memilih tidak menarik pajak restoran dari konsumen. Lazimnya, pajak restoran dan tarif layanan, memang dibayarkan oleh konsumen. “Omzet sudah jatuh 50-60 persen. Kalau dikenakan pajak lagi, kami khawatirnya konsumen hilang. Makanya tidak kami kenakan,” kata Gede saat ditemui di DPRD Buleleng kemarin.