Dewan Pers Usul UU Medsos untuk Bedakan Produk Jurnalisme dan Media Sosial
Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah sedang mencari payung hukum yang sesuai untuk membedakan konsekuensi hukum antara produk jurnalistik dengan media sosial.
Banyak manfaat dari media sosial, tapi di lain sisi tatanan kehidupan juga dapat mengalami kehancuran melalui media sosial. Saling tuding, fitnah, merendahkan martabat, kerap menjadi ruh media sosial. Kondisi itu kemudian merembet kepada kepercayaan publik atas produk jurnalistik. "Kenapa kalau untuk Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN bisa cepat? Sementara undang-undang yang untuk memenuhi hajat hidup orang banyak kenapa lamban banget," kritik Djauhar.Namun, Djauhar mengingatkan, rancangan Undang-Undang tentang Media Sosial bukan sebagai alat dengan tujuan meringkus masyarakat. Dia mencontohkan, penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan perkara yang melibatkan media sosial.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dewan Pers: Media Massa Harus Ikuti Perkembangan Digital |Republika OnlinePerubahan paling cepat saat ini adalah perkembangan teknologi.
Read more »
Hari Pers Nasional 2022, Kemenkominfo Ingin Evaluasi Media Online di Tengah Derasnya Arus Informasi - Pikiran-Rakyat.comBoni mengatakan pemberitaan sesuai kode jurnalistik sangat diperlukan. Ia menyarankan media untuk mengutamakan akurasi daripada kecepatan.
Read more »
SIWO Harus Jadi Dewan Pengawas dalam DBONDBON adalah program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI yang diharapkan bisa memecahkan kebuntuan soal prestasi olahraga nasional.
Read more »
Aniaya 3 Anak di Bawah Umur, Oknum Anggota Dewan dan Kades, Ditahan |Republika OnlineKedua tersangka yang merupakan bapak dan anak ini, dijemput secara paksa penyidik.
Read more »
Hakim Tunisia Tolak Pembubaran Dewan Kehakiman Tertinggi |Republika OnlinePembubaran Dewan Kehakiman Tertinggi bisa bahayakan Tunisia
Read more »
Dewan Desak Pemkab Usut Mafia PupukWakil Ketua DPRD Jawa Timur Achmad Iskandar menyoroti kasus penyelundupan pupuk subsidi asal Pamekasan ke Ponorogo sebanyak 11,45 ton dan ke Tuban sebanyak 9 ton.
Read more »