Demokrat Tegaskan Belum Ada Keputusan Amendemen Terbatas PPHN Sindonews BukanBeritaBiasa .
JAKARTA - Ketua Fraksi MPR Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menepis pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo bahwa lembaganya berencana akan melakukan amendemen terbatas UUD 1945 untuk menjadi landasan pokok-pokok haluan negara .Benny menyampaikan, bahwa perihal PPHN, semua fraksi partai politik di MPR sebenarnya sudah sepakat tentang keberadaan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini belum ada keputusan apapun terkait produk hukum untuk mewadahi PPHN.
"Belum ada kesepakatan bentuk hukum PPHN itu. Apakah undang-undang, apakah bentuk TAP MPR atau dengan mengubah UUD. Sama sekali belum ada, masih dalam tahapan pengkajian di masing-masing fraksi," kata Benny usai hadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin .
Benny pun mengaku tak mengerti atas apa yang disampaikan Bamsoet dalam sidang tahunan MPR pagi tadi. Diketahui, pidato Bamsoet itu turut dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. "Jadi omongan Bamsoet itu omongan pribadi. Menurut saya Bamsoet melakukan pembohongan publik karena tidak pernah ada pembahasan di tingkat MPR tentang hal itu," ujar dia.
"Namun demikian, untuk mewadahi PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, sesuai dengan hasil kajian memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN," ujar Bamsoet dalam pidatonya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Demokrat: Belum Ada Kesepakatan Bentuk Hukum PPHNBenny memastikan hingga kini belum ada keputusan terkait bentuk hukum untuk mewadahi PPHN.
Read more »
Ketua MPR Sampaikan Pentingnya Amendemen Terbatas UUD untuk Atur PPHNKetua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan secara terbuka soal rencana amendemen UUD 1945 untuk mengatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Read more »
Bamsoet Bilang MPR Sepakat Amendemen UUD 45 Disebut Bohongi PublikNamun, belakangan diketahui ternyata tidak semua fraksi di DPR maupun MPR setuju terhadap usulan amendemen terbatas tersebut.
Read more »
Demokrat: Amendemen UUD 1945 Saat Ini Bukan Keinginan RakyatPolitikus Demokrat mengkritik pidatio Ketua MPR, DPD, dan Presiden yang mendorong amendemen UUD 1945 dalam Sidang Tahunan MPR 2021.
Read more »
Pekerja Terdampar di Daerah karena Kesulitan Mendapat Vaksin Covid-19Para pekerja perantauan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kesulitan pulang ke Jawa. Gara-garanya, vaksin menjadi syarat perjalanan, sementara mereka kesulitan mendapatkan vaksin. Humaniora AdadiKompas aik_arif
Read more »