Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh stakeholder memiliki pandangan dan pemahaman yang sama terhadap seluruh peraturan subsektor perkebunan yang terdampak dengan terbitnya Perpu ini.
PERATURAN Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa norma dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hal ini berdampak cukup signifikan terhadap peraturan-peraturan di lingkup subsektor perkebunan.
Selain itu penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan untuk usaha perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan pelepasan varietas perbenihan perkebunan.
Namun kemudahan perizinan berusaha akan diimbangi dengan penguatan pengawasan di lapangan. Sehingga pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan di luar aturan yang ada.Selanjutnya sosialisasi ini dilakukan untuk menumbuhkan peran aktif dan parsipasi seluruh stake holder perkebunan terhadap proses penerbitan regulasi baru sub sektor perkebunan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kabar Baik! Jokowi Rilis Aturan Permudah Investasi di IKNUntuk mendukung percepatan pembangunan IKN, Jokowi turun tangan langsung demi kemudahan investor.
Read more »
Partai Buruh Sebut Penolakan Perpu Cipta Kerja Hanya Lip Service, Demokrat: Tidak Mewakili BuruhDemokrat menilai pernyataan Presiden Partai Buruh Said Iqbal soal lip service penolakan Perpu Cipta Kerja tak mewakili suara buruh.
Read more »
Desak Revisi UU Cipta Kerja, Malah Terbit Perpu, Serikat Pekerja Bali Lancarkan Aksi PenolakanTOLAK UU CIPTAKER: Anasir yang mengatasnamakan diri komponen Serikat Pekerja se-Bali saat melancarkan aksi menolakan Perpu UU Cipta Kerja di DPRD Bali Rabu (8/3/2023). Foto: Adrian Suwanto/Radar Bali
Read more »
Rusia Beri Kemudahan Visa Bagi 6 Negara Asia-Afrika, RI Salah SatunyaRusia saat ini sedang mempersiapkan perjanjian mengenai penyederhanaan pengajuan visa di enam negara, termasuk di Indonesia.
Read more »
PSI Sebut FKUB Kerap Jadi Tempat ‘Cuci Tangan’ Pemda soal Perizinan Tempat Ibadah'Kami melihat sudah tidak sesuai dengan konteksnya, dan harusnya sebuah forum tidak punya kewenangan yang begitu besar untuk memberikan rekomendasi'.
Read more »
Agar Jemaah Umrah Tidak Tertipu, Cek Track Record dan Perizinan TravelSelama beberapa tahun terakhir, sejumlah perkara calon jemaah haji dan umrah yang gagal berangkat disidangkan, baik perkara perdata maupun pidana.
Read more »