Ketua DPR Puan Maharani meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan RUU PDP
yang menyusahkan warga harus segera 'ditambal' dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Dia meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan RUU Perlidungan Data Pribadi yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas.
Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. DPR, sambung dia, ingin lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada Presiden, sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kominfo.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Soal Dugaan Data eHAC Bocor, Puan Maharani: DPR Kebut RUU PDPDugaan bocornya data 1,3 juta pengguna aplikasi eHAC milik Kementerian Kesehatan mendapat tanggapan serius Ketua DPR RI Puan Maharani.
Read more »
Data eHAC Bocor, Puan Tagih Keseriusan Pemerintah Bahasa RUU Perlindungan Data : Okezone NasionalData eHAC Bocor, Puan Tagih Keseriusan Pemerintah Bahasa RUU Perlindungan Data LengkapCepatBeritanya BeritaTerkini Berita News BeritaNasional .
Read more »
Data eHAC Bocor, Puan Tagih Keseriusan Pemerintah Bahas RUU Perlindungan Data'Pengelolaan data-data milik rakyat tidak boleh main-main. Perlindungan data-data pribadi warga harus dilakukan secara optimal agar tidak terjadi kebocoran,' kata Puan
Read more »
DPR RI ingatkan komitmen pemerintah selesaikan RUU PDPKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama ...
Read more »
Bocoran RUU Ibu Kota Negara: Pemimpin Ibu Kota Baru Tak Dipilih Melalui PilkadaMenurut Bappenas, pengelola ibu kota langsung bertanggung jawab ke Presiden, jadi tidak pakai pilkada untuk si 'gubernur' ibu kota itu. TempoBisnis
Read more »
Komnas Perempuan: Literasi masyarakat terhadap RUU PKS masih rendahKomisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad mengatakan bahwa literasi masyarakat terhadap Rancangan ...
Read more »