Dana APBN Terbatas, Pemerintah Minta Dukungan Pengusaha Properti dan Infrastruktur
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan adanya pembangunan infrastruktur dan properti saat ini sangat mendukung upaya pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.
Sektor properti bisa dikatakan sebagai lokomotif pemulihan ekonomi mengingat banyak banyak usaha serta produk bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat. Lebih lanjut, Iwan menerangkan, berdasarkan data Susesnas tahun 2020 lalu angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta belum termasuk pertumbuhan keluarga baru 700.000 hingga 800.000 per tahun.
Untuk itu, sebanyak 5 juta unit rumah merupakan intervensi langsung pemerintah dan 6 juta unit rumah intervensi tidak langsung dalam bentuk fasilitasi atau bantuan serta subsidi perbaikan, peningkatan akses layanan infrastruktur dasar, pemberdayaan komunitas, peningkatan keandalan bangunan dan penanganan kumuh.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Komisi XI DPR: Pembangunan IKN Tak Boleh Bebani APBNKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) juga diimbau mengintegrasikan master plan dari hulu ke hilir.
Read more »
REI akan berpartisipasi dalam pembangunan IKNAsosiasi pengusaha properti Real Estate Indonesia atau REI mengungkapkan pemerintah mengajak asosiasi pengembang tersebut untuk berkontribusi dan ...
Read more »
Jokowi: Kemajuan Infrastruktur Bisa Kembangkan Potensi Daerah | Ekonomi - Bisnis.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kemajuan infrastruktur, seperti jalan nasional dan Tol Binjai–Stabat bisa mengembangkan potensi yang ada di daerah.
Read more »
Korupsi Satelit, Kejagung Periksa Pejabat Aktif Kemkominfo dan Pengusaha | Kabar24 - Bisnis.comKejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan bos PT Dini Nusa Kusuma terkait dugaan korupsi satelit.
Read more »
Segini Biaya Sewa Hanggar dan Kontribusi Susi Air di Malinau | Ekonomi - Bisnis.comPT ASI Pudjiastuti Aviation membeberkan nominal kewajiban pembayaran dan denda yang telah dibayarkan kepada pemerintah daerah di Kalimantan Utara.
Read more »