Presiden Joko Widodo dinilai perlu turun tangan mengatasi penolakan daerah untuk melantik penjabat (Pj) bupati.
Ia pun mengatakan, penolakan pelantikan yang muncul terjadi akibat tidak adanya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pengisian penjabat kepala daerah.mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota .
Berdasarkan aturan tersebut, penjabat bupati atau wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Sementara itu, terkait mekanisme, hanya dijelaskan bahwa gubernur dapat mengajukan tiga nama kepada Kementerian Dalam Negeri atau pihak Kemendagri dapat menunjuk pejabat setingkat di jajaran pemerintah pusat.
"Cuma kita enggak tahu bagaimana cara gubernur mendapatkan tiga nama, karena aturannya itu masih pola lama yang bermasalah yang harus diperbaiki menurut MK ," ujar Djohermansyah. "Coba diterbitkan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas, lebih rinci, sesuai prinsip demokrasi, lebih transparan, akuntabel," ucap dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kenneth nilai Heru Budi paket komplit Pj Gubernur DKIAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menilai Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono merupakan paket komplit untuk ...
Read more »
Lantik Pj Walkot Yogya dan Bupati Kulon Progo, Ini Pesan Sri Sultan |Republika OnlineAda enam poin pesan yang disampaikan Sultan kepada kedua penjabat daerah
Read more »
Gubernur Lampung: Pj. bupati dilarang lampaui wewenangGubernur Lampung Arinal Djunaidi mengingatkan kepada tiga penjabat (Pj.) bupati yang baru dilantik tidak melampaui wewenang selama menjabat kepala daerah ...
Read more »
Dani Ramdan Kembali Jadi Pj Bupati Bekasi, Besok Dilantik Wagub JabarDani Ramdan kembali menjadi Penjabat (Pj) Bupati Bekasi. Dani menggantikan Bupati Akhmad Marjuki yang berakhir masa jabatannya sejak hari ini Minggu (22.5.2022)....
Read more »