Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Intan Fauzi, menyatakan, negara harus memiliki aturan pengaturan perdagangan online.
Liputan6.com, Jakarta - Caranya dengan segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik .
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Depok ini memastikan, pihaknya terus memberi perhatian khusus terhadap perlindungan UMKM dalam negeri. Tujuannya, agar tidak mempersulit tumbuh kembangnya UMKM yang sedang bangkit setah masa pandemi Covid-19. Intan tidak ingin, kehadiran TikTok Shop mempersulit tumbuh kembangnya UMKM Tanah Air. Sebab dalam platform tersebut diyakini Intan banyak konsumen yang tidak bisa membedakan mana produk lokal dan mana produk impor.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR RI-BKKBN sosialisasi pentingnya kualitas kesehatan cegah stuntingAnggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syam bersama Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan Shodiqin ...
Read more »
Sepi Pengunjung, Puluhan Pedagang di Grojogan Sewu Tawangmangu Gulung TikarSepinya pengunjung objek wisata Air Terjun Grojogan Sewu di Tawangmangu, Karanganyar berdampak banyaknya pedagang yang gulung tikar menutup lapak mereka.
Read more »
Cegah Investor Lari Ke Thailand, RI Kebut Bangun Industri EVCegah Investor Lari Ke Thailand, RI Kebut Bangun Industri Baterai Listrik
Read more »
Syarat KPR buat Ojol, Tukang Cukur, dan UMKM Harus Nabung Rp 1,2 Juta Per BulanProgram ini pada dasarnya sama dengan KPR subsidi, hanya saja BTN dan BP Tapera ingin menghubungkan KPR dengan sisi tabungan.
Read more »
Rencana Hapus Tagih Kredit Macet UMKM Harus TransparanPemerintah tengah menyusun kriteria dan mekanisme hapus buku dan hapus tagih atau write-off kredit UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). - Halaman 1
Read more »
Cegah Kasus IMEI Ilegal, Mastel Dorong Pemerintah Lakukan Evaluasi RegulerMasyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berharap pemerintah terus melakukan evaluasi secara reguler mengenai IMEI, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.
Read more »