Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dianggap mengajukan judicial riview UU KPK ke Mahkamah Konstitusi untuk maju kembali menjadi pimpin
- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron dianggap mengajukan judicial riview UU KPK ke Mahkamah Konstitusi untuk maju kembali menjadi pimpinan KPK.
“Pertama, sangat berorientasi pada menguntungkan kepentingan pribadi. Revisi UU KPK menimbulkan banyak sekali hambatan pada KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, Nurul Ghufron tidak pernah meributkan revisi yang melemahkan institusi tersebut,” ucap Praswad Nugraha. Menurut Praswad, hal tersebut dapat dicermati dari uji materi UU KPK yang diajukan Nurul Ghufron dan menitik beratkan perubahan syarat dengan meminta perubahan minimal umur dan menambahkan klausul pernah menjabat pimpinan KPK.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nurul Ghufron Gugat UU KPK Terkait Batas Usia Pimpinan KPKWakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia menjadi pimpinan KPK.
Read more »
Tak Bisa Nyalon Pimpinan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Gugat UU KPKPasal yang digugat Ghufron adalah terkait dengan batas usia untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK.
Read more »
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Gugat UU KPK Ke MKWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengajukan uji materi atau judicial review atas Pasal 29 huruf e. Pasal itu memuat soal batas usia pencalonan sebagai pimpinan KPK.
Read more »
Nurul Ghufron Gugat Batasan Minimal Umur Capim KPKNurul Ghufron Gugat Batasan Minimal Umur Capim KPK. Aturan itu mengganti batas minimal umur orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun. Batas maksimal umur masih sama yakni 65 tahun.
Read more »
Nurul Ghufron Gugat UU KPK, Persoalkan Batas Usia Calon PimpinanPrinsip asas dalam ilmu hukum pada dasarnya memberi hak kepada siapa saja yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan permohonan judicial review ke MK
Read more »
KPK Benarkan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Baru Suap Perkara MAKPK benarkan telah menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh (GS) sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara di MA.
Read more »