Bambang Widjojanto angkat bicara terkait tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap pegawai KPK. BambangWidjojanto
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto angkat bicara terkait polemik tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status pegawai lembaga anti rasuah itu menjadi ASN. Dia menilai dengan adanya TWK itu, syarat untuk menjadi ASN di KPK lebih sulit dibandingkan dengan menjadi pegawai di instansi lain. Pria yang akrab dipanggil BW itu membandingkan proses rekrutmen di KPK dengan instansi lain, termasuk syarat untuk menjadi kepala daerah.
Baca Juga: "Menjadi anggota dewan atau kepala daerah, menjadi hakim agung bahwa anda punya integritas itu, buat pernyataan tunduk pada UUD. Ini diuji," kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis . Lebih lanjut, BW menyebut dengan perbandingan proses rekrutmen itu, telah terjadi diskriminasi terhadap para pegawai KPK. "Untuk menjadi anggota KPK jauh lebih sulit ketimbang jadi hakim konstitusi, jadi kepala daerah, jadi presiden sekalipun," tegas pendiri KontraS itu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dewas KPK Sebut Stepanus Dapat Uang dari Azis Syamsuddin, Firli: Proses Masih BerjalanMenurut Firli, KPK perlu mengumpulkan serta mencari keterangan saksi dan bukti-bukti sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi.
Read more »
Absen Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK, Kadinkes DKI Sebut Sri Haryati Positif Covid-19 - Tribunnews.comSri Haryati tak memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin kemarin.
Read more »
Pimpinan KPK Tepis Raja OTT: KPK Tak Akan Lemah!'Terkait dengan raja OTT, saya pikir bahwa tidak karena seseorang kemudian KPK lemah atau KPK berhenti bekerja,' kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.
Read more »
Pemecatan 51 Pegawai KPK, Moeldoko: Urusan Internal KPKMoeldoko menegaskan, keputusan akhir mengenai pegawai KPK yang akan dipecat tidak berada di pihak istana melainkan di lembaga terkait yakni KPK dan BKN.
Read more »
KPK Minta Interpol Terbitkan Red Notice untuk Harun MasikuKomisi Pemberantasan Korupsi mengirimkan surat pada Senin, 31 Mei 2021 ke National Central Bureau Interpol Indonesia meminta menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. TempoNasional
Read more »