Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mempertanyakan rencana pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan pokok seperti sembako.
Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk kembali menggelar program pengampunan pajak jilid II, yang masuk dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ."Cara-cara memberlakukan kembali tax amnesty jilid II dan menaikan PPN khususnya PPN sembako adalah cara-cara kolonialisme yang dilakukan oleh Menteri Keuangan," kata Iqbal dalam sesi teleconference, Kamis .
"Jangankan Rp 11 ribu triliun uang pengusaha di luar negeri akan masuk, yang ada penerimaan pajak saja tidak tercapai. Stop retorika Menteri Keuangan memberlakukan tax amnesty jilid 2," ujar dia. Mengacu Pasal 4A RUU KUP, Kamis , sembako dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Seperti dikutip dari PP Nomor 144/2000, berikut daftar hasil pertambangan/pengeboran yang akan dikenakan PPN:5. Batubara sebelum diproses menjadi Briket Batubara
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sembako Bakal Kena PPN, CIPS: Ancam Ketahanan PanganRencana ini merupakan sebuah langkah yang tidak hanya akan meningkatkan harga pangan dan mengancam ketahanan pangan, namun juga berdampak buruk pada perekonomian nasional.
Read more »
Pengusaha Kapal Berharap Pemerintah Tunda Kenaikan PPNIndustri pelayaran membutuhkan dukungan seluruh stakeholder untuk bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19.
Read more »
Peneliti: Skema PPN pada sembako bisa mengancam ketahanan panganPeneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felilppa Ann Amanta menyatakan bahwa rencana pengenaan skema pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap ...
Read more »
Pemerintah Rencana Mengenakan PPN Kebutuhan Pokok Masyarakat |Republika OnlinePengenaan pajak bahan kebutuhan pokok diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6
Read more »
Legislator kritisi rencana PPN pada sembakoRencana pemerintah mengenakan PPN pada sembako dikritik anggota DPR. 'Kalau kebutuhan pokok dikenakan PPN, berarti pemulihan ekonomi dipukul mundur,' kata Mufti Anam.
Read more »