Foto Wakil Bupati Lucky Hakim bahkan dicopot di sejumlah kantor pemerintahan.
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU – Hubungan antara Bupati Indramayu, Nina Agustina, dengan Wakil Bupati Lucky Hakim makin tidak harmonis. Lucky Hakim kerap tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Juru bicara pihak pengusul interpelasi, Ruyanto, menjelaskan, salah satu hal yang ditanyakan kepada bupati adalah mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini, mereka menyoroti tidak difungsikannya Lucky Hakim dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Ruyanto mencontohkan, saat bupati berhalangan hadir dalam rapat paripurna dengan DPRD, bupati nyaris tidak pernah mendelegasikan tugasnya kepada wakil bupati. Begitu pula hampir dalam setiap kegiatan lainnya, bupati juga tidak pernah melibatkan wakil bupati. Ruyanto menambahkan, bupati dan wakil bupati mempunyai kewajiban yang sama. Hal itu tertuang dalam Pasal 67 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Tak hanya menyangkut tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indramayu, dalam pengajuan interpelasi itu, mereka juga menanyakan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait penataan dan pengelolaan BUMD.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Penghuni Kerangkeng Bupati Nonaktif Langkat Merasa Tak Jadi Korban, LPSK: Bupati Ini Bukan Orang BiasaMenurut LPSK, terdapat faktor sosial yang membuat orang menjadi enggan untuk berterus terang terkait dengan kasus ini.
Read more »
Saya Masuk dan Ada Fakta Baru dari Penjara di Rumah Bupati LangkatSaya masuk secara eksklusif, ke pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin.
Read more »
Masih pandemi, Bupati Sambas: Imlek-Cap Go Meh tak perlu pawaiBupati Sambas, Kalimantan Barat Satono mengimbau masyarakat pada saat perayaan Tahun Baru Imlek 2573 yang jatuh pada Selasa (1/2) 2022 dan Cap Go Meh ...
Read more »
LPSK Temukan Ada Indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat!Polda Sumatera Utara menyebut ada dugaan tindak kekerasan pada penghuni kerangkeng manusia milik rumah Bupati nonaktif Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana..
Read more »
17 Temuan LPSK soal Kerangkeng Bupati Langkat: Diperlakukan sebagai Tahanan hingga Tak Diupah!Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapatkan 17 temuan terkait adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat.
Read more »