Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani membuka peluang bagi masyarakat yang saat ini menempati tanah milik negara atau aset BUMN untuk mendapatkan legalitas. Bupati
37 tahun itu mempersilahkan kepada masyarakat mengajukan Hak Pinjam Pakai kepada Badan Pertanahan Nasional .
“Semangatnya tidak ada lahan di Gresik yang statusnya tidak jelas. Semua punya dokumen entah itu SHM, HGB atau yang lain,” tandasnya. 37 tahun itu mempersilahkan kepada masyarakat mengajukan Hak Pinjam Pakai kepada Badan Pertanahan Nasional .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ratusan Sapi di Gresik Positif PMK, Gubernur: Kita Menerima Ujian BaruRibuan sapi di wilayah Gresik, Sidoarjo, dan beberapa daerah lain di Jatim, tengah terserang penyakit mulut dan kuku (PMK). Kasus ini pun mendapat atensi khusus
Read more »
Puncak Libur Lebaran, Ribuan Pemudik Padati Wisata Air Malindo GresikPara pengunjung wahana air yang terletak di ujung utara kota Gresik itu, didominasi keluarga yang datang dari berbagai daerah sekitar seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Jombang dan Gresik sendiri.
Read more »
Imbas Seluncuran di Kenpark Surabaya Ambrol, Polisi di Gresik Pantau Kelayakan Wisata AirSetelah seluncuran di Kenpark, Kota Surabaya ambrol dan mengakibatkan 17 orang mengalami luka, polisi di Gresik diterjunkan ke sejumlah wisata air yang tersebar
Read more »
Hari Pertama Ngantor, Ini Kegiatan Pertama Bupati SukoharjoHari pertama masuk kantor bagi ASN Pemkab Sukoharjo bakal diisi dengan kegiatan halalbihalal dengan Bupati Etik Suryani dan Wakil Bupati Agus Santosa
Read more »
Copoti Cincin Istri Bupati, Yusuf Mansur: Yang Nyuruh Suaminya SendiriYusuf Mansur mengaku dirinya mencopoti perhiasan istri bupati tersebut atas permintaan dari sang bupati sendiri.
Read more »
Bupati Jayapura Kecewa MRP Tak Suarakan Aspirasi Warga Dukung 3 Provinsi Baru Papua | merdeka.comBupati Awoitauw meminta MRP tidak menutup aspirasi warga Papua yang menerima pembentukan DOB Papua.
Read more »