Pajak Aset Kripto Bisa Tekan Pertumbuhan Konsumen Industri
Pengenaan pajak pada transaksi aset kripto yang sudah ditentukan nilainya oleh Kementerian Keuangan dianggap bisa membebani masyarakat dan mengurangi minat konsumen pada industri ini.
"Investor sudah dibebankan fee exchange yang memungut 0,3%. Jadi, kalau ditambah dengan PPN dan PPh ketentuan sekarang, konsumen akan kena fee hampir dua kali lipat dari sekarang," kata Oscar kepada CNBC Indonesia, Rabu . "Hal ini tentu sangat amat disayangkan mengingat tingginya tren investasi kripto memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia kalau terus bertumbuh," ujarnya.
"Sebagai pelaku usaha, dengan adanya pengenaan pajak tentu akan menambah legalitas dari aset kripto itu sendiri sehingga menandakan kripto sudah menjadi aset atau komoditas yang sah di mata hukum negara untuk diperjualbelikan," katanya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Aturan Pajak Kripto Indonesia Terbit, Ini Ragam Tarif PPN Aset KriptoCek besaran pajak kripto, khususnya tarif PPN aset kripto, berdasarkan aturan pajak kripto Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022.
Read more »
Pajak Aset Kripto dan Menguatnya Pengakuan oleh Pemerintah | Market - Bisnis.comKeputusan Kementerian Keuangan menjadikan aset kripto sebagai objek pajak, dapat memperkuat indikasi pengakuan pemerintah terhadap komoditas digital tersebut.
Read more »
Siap-siap, Aset Kripto akan Dikenakan Pajak PPN dan PPh pada 1 Mei 2022Peraturan tersebut mulai berlaku pada 1 Mei 2022 mendatang, sebagaimana tertuang pada PMK Nomor 68/PMK.03/2022.
Read more »
Kemenkeu Rilis 14 Aturan Pajak Baru, Ada soal Kripto hingga Mobil BekasDirjen Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan 14 aturan turunan dari UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP).
Read more »
Banyak Pajak Reklame Tak Bisa Ditagih Karena Tak Punya IzinKomisi 3 DPRD Kota Medan mengaku heran dengan Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang belum kunjung menyelesaikan masalah pajak para pengusaha reklame yang belum memiliki izin. Pasalnya, Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) mengaku tidak bisa mengutip sejumlah pajak reklame di Kota Medan karena reklame-reklame tersebut diketahui belum memiliki izin.
Read more »
DPR : Pemerintah Lebih Berpihak pada Pengusaha Daripada Rakyat Terkait PajakAnggota Komisi IV DPR RI Slamet mengungkapkan rasa kecewanya karena sejumlah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekarang ini dinilai lebih berpihak pada pengusaha dari pada rakyat.
Read more »