Selain Brigjen Yus Adi Kamrullah , terdakwa lainnya yang akan jalani vonis perkara ini adalah Ni Putu Purnamasari.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana menjelaskan kerugian negara akibat kasus korupsi TWP AD ini mencapai Rp133 miliar."Merugikan negara hingga mencapai Rp133.763.305.600 akan segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan pada Selasa, 31 Januari 2023 di Pengadilan Tinggi Militer II, Jakarta," kata Ketut dalam keterangannya, Senin, 23 Januari 2023.
Ketut menyampaikan, Jaksa Penuntut Umum sudah menjatuhkan tuntutan terhadap keduanya berupa pidana penjara 20 tahun dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan. Pun, terdakwa Brigjen TNI Yus juga dikenai tuntutan pidana pengganti oleh Jaksa sebesar Rp25.375.756.533. Kemudian, untuk terdakwa Ni Putu dikenai Rp101.624.243.467 sebagai pidana penggantinya.
"Apabila tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya akan disita. Apabila tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama delapan tahun untuk terdakwa Brigjen TNI Yus Adi," jelas Ketut.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mengenal Tradisi 'Ladies First' di TNI AL, Bagaimana Praktiknya?Tradisi ladies first diwariskan menjadi karakter setiap prajurit TNI AL. Dalam tata perilaku anggota TNI, hal ini termaktub dalam 'Delapan Wajib TNI'.
Read more »
Kubu Sambo Respons soal Gerakan Bawah Tanah Pengaruhi Vonis Hukuman Dilakukan Perwira Level BrigjenIni kata Penasehat hukum Ferdy Sambo soal isu gerakan bawah tanah pengaruhi vonis dirinya seperti yang disampaikan Mahfud MD.
Read more »
Komnas HAM Ungkap Hasil Pemantauan Sidang Mutilasi di Papua yang Libatkan TNIKomnas HAM telah melakukan pemantauan persidangan kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga sipil di Jayapura, Papua, yang dilakukan oleh enam anggota TNI.
Read more »
4.550 TNI Polri Amankan Imlek BesokSebanyak 4.550 aparat gabungan dikerahkan guna mengawal perayaan Imlek. Mereka terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Read more »
Komnas HAM Desak Sidang Kasus Mutilasi yang Libatkan Oknum TNI Adil dan ImparsialKomnas HAM mendesak persidangan kasus pembunuhan dan mutilasi empat warga di Kabupaten Mimika dilakukan secara independen dan imparsial.
Read more »