BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 yang menunjukkan temuan yang tidak hemat dan tidak patuh. - Halaman 1
Ilustrasi rupiah dan dolar AS. ) telah mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 yang menunjukkan temuan yang tidak hemat dan tidak patuh.
Berdasarkan Undang-Undang No 42 tahun 2014, BPK memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat kepada DPR RI dan DPD RI dalam waktu paling lambat 2 bulan setelah menerima laporan keuangan tersebut. Rapat Paripurna dipimpin ketua DPR Puan Maharani berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa dipimpin oleh Puan dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Lodewijk F Paulus, dan Rachmat Gobel. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2022 disampaikan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun.
Dalam ikhtisar temuan tersebut, terdapat temuan pemeriksaan dengan total nilai sebesar Rp 25,85 triliun. Temuan tersebut meliputi ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp 11,2 triliun, serta temuan ketidakpatuhan sebesar Rp 14,65 triliun. Puan menjelaskan bahwa DPR memiliki tugas untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK Temukan Masalah Tata Kelola Keuangan Negara Rp25,38 TIHPS dimaksud memuat temuan-temuan pemeriksaan yang seluruhnya bernilai Rp 25,85 triliun, dengan rincian temuan 3E.
Read more »
BPK Temukan 87,90 Juta Hektar Tanah Jalan Tol Belum Punya SertifikatBPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan inventarisasi ulang dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol
Read more »
BPK Temukan Pemborosan Keuangan Negara Rp 25,85 Triliun'BPK merekomendasikan Pemerintah agar mereviu kembali penggunaan dana PMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.'
Read more »
Terlalu Boros! BPK Temukan Setumpuk Masalah Pelaksanaan HajiSetumpuk masalah penyelenggaraan Haji pada periode 2022 ini telah termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022.
Read more »
BPK: Penyaluran Bansos Rp 185,23 Miliar Tidak Tepat Sasaran!Demikian terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022.
Read more »
BPK Temukan 33 Ruas Jalan Tol Belum BersertifikatRapat Paripurna DPR mengungkap temuan BPK bahwa ternyata 33 ruas jalan tol belum bersertifikat
Read more »