BPHN dukung Nadiem Makarim untuk ambil langkah pidana bagi pelaku perobohan rumah singggah Presiden Sukarno di Padang, sebab rumah dilindungi Undang-Undang.
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham mendukung langkah Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengambil langkah pidana bagi pelaku perobohan rumah singggah Presiden pertama Indonesia, Sukarno di Padang, Sumatera Barat . Sebab rumah itu dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
"BPHN Kemenkumham sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Mas Nadiem. Termasuk bila harus mengambil langkah pidana dengan melaporkan pihak yang merobohkan rumah bersejarah itu," kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Prof Widodo Ekatjahjana dalam keterangan persnya, Senin .
Rumah ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 12 Kelurahan Padang Pasir, Padang Barat. Kemenkumham menilai Pemkot Padang sebagai pengelola cagar budaya harusnya bisa mencegah tindakan pengrusakan cagar budaya."Apalagi ini sampai diratakan dengan tanah. Ini sudah tidak bisa ditolerir. Bila ini dibiarkan, maka menjadi preseden serupa. Jangan sampai cagar budaya musnah," tegas Widodo.
Oleh sebab itu, Kemenkumham mendukung setiap langkah penegakan hukum atas peristiwa itu. Baik langkah pidana atau pun perdata. "Saya berharap seperti halnya Mendikbud yang tegas untuk mengambil langkah-langkah hukum, Pemerintah Kota dan aparat penegak hukum setempat juga harus segera ambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ini merupakan perbuatan melanggar hukum, ya harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Widodo yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Jember itu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Erick Thohir Rangkap Jabatan: Dilarang Undang-Undang, Diperbolehkan JokowiHal tersebut tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Read more »
IPO Pertamina Geothermal Energy Dinilai Tak Langgar Undang-undangPengembangan geothermal membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga membuat PT Pertamina Geothermal Energy harus putar otak mencari pendanaan baru. Di tengah...
Read more »
IPO Pertamina Geothermal Dipastikan Tak Salahi Undang-Undang | merdeka.comPT Pertamina Geothermal Energy Tbk, salah satu perusahaan panas bumi dengan kapasitas terpasang terbesar di dunia, telah mengantongi pernyataan efektif dari OJK) untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia pada pekan depan alias 24 Februari 2023.
Read more »
Gerakan Koperasi Indonesia: Kewenangan Absolut OJK Rawan DisalahgunakanUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU PPSK) telah diundangkan oleh parlemen dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang ini dikenal sebagai Omnibus Law Keuangan, terdiri dari 27 bab, 11 bagian, 341 pasal dan telah mengamandemen 17 undang-undang terkait sektor keuangan.
Read more »
Kapan Mulai Berlaku KUHP Baru?Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP dikabarkan akan diperbarui pada tahun 2023 ini.
Read more »
Dorong Penurunan Emisi di Sektor Energi, Stafsus Presiden Temui Perwakilan DEN |Republika OnlineStafsus Presiden ingatkan DEN dukung target Presiden kurangi emisi GRK di 2030
Read more »