Minyak yang diduga hasil penimbunan diklaim barang siap distribusi.
- Kasus dugaan penimbunan minyak goreng di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan total berjumlah 1,1 juta kg bermula dari temuan Tim Satgas Pangan Sumatera Utara di tiga gudang milik PT Indormarco Prismatama; PT Sumber Alfaria Trijaya dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk.
"Yang terjadi di gudang saya di Alfamart kita datang 2.091 karton. Dikirim melalui 2 surat jalan. Mekanisme kita, satu PO, satu surat jalan, jadi kalaubarang PO-nya berapa, surat jalannya harus sama, tidak boleh ," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa .Saat pengiriman, ujarnya, ada dua surat jalan, sehingga Alfamart tidak bisa melakukan laporan penerimaan barang . Proses perbaikan diklaim memerlukan waktu.
Dia menambahkan, proses pengiriman pun memiliki mekanismenya sendiri, termasuk dalam hal waktu serta kuantitas pengiriman. Solihin menjelaskan ada toko yang dikirim setiap hari, dua hari sekali, hingga seminggu sekali.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Luis Diaz Gemilang, Bos Liverpool Jurgen Klopp Makin Jatuh CintaPemain internasional Kolombia tersebut mencetak gol debutnya untuk The Reds. LFC Liverpool EPL
Read more »
Titik Terang Kasus Tewasnya Bos Depo Air Isi Ulang di Surabaya - tvOneTeka-teki kasus pembunuhan yang menewaskan Sujatiyo, milik ruko depo air isi ulang di kawasan Manukan Tama Surabaya 7 Januari 2022 silam menemukan titik terang. - tvOne
Read more »
Ini Arief Prasetyo yang Ditunjuk Jokowi Jadi Bos Badan PanganArief Prasetyo Adi disebut-sebut bakal jadi Kepala Badan Pangan Nasional.
Read more »
Kasus Biaya Sewa Pesawat, Kejakgung Panggil Enam Mantan Bos Garuda |Republika OnlineMereka yang dipanggil Kejakgung pejabat Garuda yang menjabat pada 2011-2017.
Read more »
Bos BPJS Kesehatan: Banyak Regulasi Mewajibkan Jadi Peserta JKN-KISSebenarnya banyak regulasi yang mewajibkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIN). Kalangan wakil rakyat menilai syarat itu memberatkan dan tidak relevan dengan kewajiban negara menyediakan pelayanan publik.
Read more »