FPKS DPRD Solo mendukung Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, terkait sikap Pemprov Jateng yang melarang perdagangan daging anjing.
SOLOPOS.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat menghadiri rakernas Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Hotel Alila Solo, Kamis . Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Solo menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Dukungan yang dimaksud terkait kebijakan Pemprov Jateng yang melarang perdagangan daging anjing.
Anggota Komisi IV DPRD Solo itu berharap imbauan dari Pemprov Jateng tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Solo dengan membuat kebijakan yang sama. Dia juga menilai Pemkot Solo bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain karena tempat eksekusi anjing bisa saja dilakukan di luar Solo. Koordinasi itu untuk mencegah distribusi daging anjing ke Solo.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Revitalisasi Lokananta Solo, Ganjar dan Gibran Kompak Hidupkan Destinasi Wisata BaruRevitalisasi ini sebagai bentuk menghidupkan pusat kreatif yang berbasis seni.
Read more »
Pertanggungjawaban APBD 2021 Bupati Giri Prasta Diterima DPRD BadungMANGUPURA, BALI EXPRESS - DPRD Badung menggelar Sidang Paripurna Masa Sidang Kedua tahun 2022, Jumat (15/7). Rapat tersebut membahas tentang Pertanggungjawaban Ranperda Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Badung, disepakati oleh kalangan Legislatif Badung. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif di Gumi Keris.
Read more »
BUMD yang Terus Merugi, Komisi III DPRD: Daripada Beban Lebih Baik DibubarkanKeberadaan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang selalu merugi memantik kegeraman anggota Komisi III DPRD Tuban—bidang ekonomi dan keuangan. Terlebih, kerugian yang ditanggung perusahaan milik pemerintah daerah ini mencapai ratusan juta.
Read more »
Respon Keluhan Masyarakat, DPRD DKI Bentuk Pansus Soal Perubahan Nama JalanKomisi A DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) soal perubahan 22 nama jalan dan rencananya perubahan nama jalan lainnya di Ibu Kota yang mengundang pro dan kontra masyarakat.
Read more »
Alasan DPRD DKI Bentuk Pansus Perubahan Nama Jalan Jakarta: Banyak Warga KeberatanIni alasan DPRD DKI bentuk pansus perubahan nama jalan Jakarta.
Read more »
DPRD NTB Dorong Sosialisasi Keuangan Syariah di Ponpes DiperluasBerdasarkan data survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 menyebutkan, inklusi keuangan secara nasional mencapai 76 persen sedangkan NTB mencapai 62,7 persen. Sementara literasi keuangan secara nasional mencapai 38 persen dan untuk NTB sebesar 34 persen.
Read more »