Bentuk Panja GoTo, Komisi VI: Cegah Konflik Kepentingan |Republika Online

South Africa News News

Bentuk Panja GoTo, Komisi VI: Cegah Konflik Kepentingan |Republika Online
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 63%

Komisi VI ingin memastikan semua investasi BUMN bebas konflik kepentingan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR telah membentuk panitia kerja investasi BUMN kepada perusahaan digital. Panja tersebut bertujuan membahas permasalahan investasi yang dilakukan oleh Telkomsel ke GoTo.

Baca Juga Ditanya kemungkinan ada konflik kepentingan dari keputusan investasi Telkomsel ke GoTo? Sarmuji enggan mengambil kesimpulan. Ia hanya memastikan, Panja di Komisi VI bertugas untuk membuat BUMN menjalankan skema bisnisnya dengan baik. "Panja ini instrumen pengawasan untuk mengevaluasi apakah investasi BUMN pada perusahaan digital khususnya ke Goto sudah sesuai dengan skema bisnis yang benar atau tidak," ujar Sarmuji.

"Kami memiliki peta jalan yang jelas menuju profitabilitas dengan didukung strategi optimisasi dan monetisasi yang telah kami jalankan," kata Chief Financial Officer GoTo Wei-Jye Jacky Lo, Jumat .

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

republikaonline /  🏆 16. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi Antikorupsi Filipina Lanjutkan Perburuan Harta MarcosKomisi Antikorupsi Filipina Lanjutkan Perburuan Harta MarcosKomisi antikorupsi Filipina berjanji untuk melanjutkan perburuan kekayaan mendiang presiden Ferdinand Marcos.
Read more »

PMK Mengganas, Komisi IV DPR: Pemerintah Ceroboh Buka Keran Impor Sapi dari India - Pikiran-Rakyat.comPMK Mengganas, Komisi IV DPR: Pemerintah Ceroboh Buka Keran Impor Sapi dari India - Pikiran-Rakyat.comSlamet mengatakan Indonesia dinyatakan bebas PMK tahun 90-an dan diakui oleh lembaga internasional pada saat itu.
Read more »

Ikhtiar Komisi Yudisial Menjaga Kode Etik HakimBerbagai studi kasus disajikan Komisi Yudisial ke hadapan para hakim dari sejumlah pengadilan di pelatihan Eksplorasi Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ini merupakan ikhtiar menjaga kode etik hakim. Polhuk AdadiKompas
Read more »

Presiden Komisi Eropa Kunjungi Ukraina Bahas Keanggotaan Uni Eropa |Republika OnlinePresiden Komisi Eropa Kunjungi Ukraina Bahas Keanggotaan Uni Eropa |Republika OnlinePencalonan Ukraina menjadi anggota Uni Eropa sedang dibahas.
Read more »

Genjot Desa Wisata, Menparekraf Sandiaga Uno Paparkan Peralihan Pagu Anggaran 2023 Kepada Komisi X DPRGenjot Desa Wisata, Menparekraf Sandiaga Uno Paparkan Peralihan Pagu Anggaran 2023 Kepada Komisi X DPRMenparekraf.Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan peralihan pagu anggaran tahun anggaran 2023 dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Menteri Pariwisata...
Read more »



Render Time: 2025-03-13 14:04:09