Untuk menjawab permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan di Indonesia yang laten, pemerintah harus juga membangun kota-kota ekonomi baru bersamaan dengan pemindahan pusat pemerintahan. Riset KompasData AdadiKompas
Pemandangan di kawasan hutan tanaman industri PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur . Ibu kota negara baru direncanakan akan dibangun di sekitar wilayah ini.
Ketiga tujuan itu kemudian dikembangkan dalam delapan asas yang tampak ideal dalam sebuah kota. Kedelapannya yakni asas kesetaraan ekonomi, keseimbangan ekologis, ketahanan, berkelanjutan atau ramah lingkungan, kelayakan hidup , konektivitas, kota cerdas, dan asas kebhinekaan. Semua asas ini sebenarnya dapat terwujud di sebuah kota yang baru tanpa harus memindahkan pusat pemerintahan.
Permasalahan yang ditarik bukan terkait kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, seperti persoalan pemerataan kesejahteraan penduduk, penumpasan kemiskinan, perihal kesehatan, maupun pendidikan. Persoalan yang menjadi fokus dalam Naskah Akademik UU IKN ini ialah tidak leluasanya lagi pemerintah dalam mengatur tata kelola ibu kota negara secara ideal .
Setelah Mao Zedong meninggal, tampilah Deng Xiaoping sebagai sosok pembaru pemerintahan dan ekonomi China. Deng memulai Reformasi dan Keterbukaan pada 1978. Dua tahun kemudian, melalui Surat Edaran No. 41 tanggal 16 Mei 1980. Deng merencanakan empat zona khusus yang menerapkan sistem yang berbeda dari daerah lainnya atau yang biasa disebutKeempat zona itu akan diberi keleluasaan bereksperimen dengan berbagai cara seturut kebutuhan pasar, dua diantaranya ialah Guangdong dan Fujian.