BBPOM di Pontianak sebagai Unit yang melakukan Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat juga melaksanakan Pelayanan Publik. Penerapan secara konsisten Standar Pelayanan Publik terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2021 mendapat nilai 90,7 dengan kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik). Nilai ini meningkat dari nilai SKM Tahun 2020 dengan nilai 89,32.
Secara detail hasil SKM adalah sebagai berikut: Persyaratan , Sistem Mekanisme dan Prosedur , Waktu Penyelesaian , Biaya/Tarif , Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan , Kompetensi Pelaksana , Perilaku Pelaksana , Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan , dan Sarana Prasarana .
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk penerbitan Surat Keterangan Impor/Ekspor, Pengujian Obat dan Makanan, serta Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt, Kepala BBPOM di Pontianak dalam Maklumat Pelayanan menyatakan bahwa BBPOM di Pontianak sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati, maka siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penerbitan surat keterangan impor/ekspor ditetapkan persyaratan yakni dokumen administratif, dokumen teknis, dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tjahjo Kumolo Ingatkan Pentingnya Pengarsipan untuk Pelayanan PublikMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengingatkan pentingnya pengarsipan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. TempoNasional
Read more »
Ombudsman Jabar Dorong Pemkab Garut Tingkatkan Kualitas Pelayanan PublikBeritaJabar Ombudsman Jabar Dorong Pemkab Garut Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik ombudsmanjabar pelayananpublik pemkabgarut
Read more »
Fokus Merawat Kepuasan PublikSURVEI tentang kepuasan publik terhadap pemimpin pada hakikatnya ialah sebuah pengingat.
Read more »
Survei SMRC: 20,9 Persen Publik Tidak Puas soal Mudik Lebaransurvei ini dilakukan melalui telepon dengan target populasi warga berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon, sebanyak 1.245 responden.
Read more »
Diduga Nyetir Saat Mabuk, Kim Sae Ron Harus Ganti Rugi Segini Atas Kerusakan Properti PublikKim Sae Ron di bawah penyelidikan polisi karena mengemudi saat mabuk. Menyebabkan kerusakan pada fasilitas yang dipasang di jalan atau trotoar mengakibatkan pengemudi wajib menanggung biaya restorasi.
Read more »
Erick Disebut Kampanye, Pakar: Bedakan Manfaatkan Fasilitas dan Bekerja untuk Publik |Republika OnlineDekan FIA Unbraw menyebut Erick masih bekerja secara profesional sebagai menteri
Read more »