RUU Kesehatan diusulkan diubah menjadi RUU Sistem Kesehatan sehingga dalam pelaksanaanya dapat lebih fokus mendorong pelayanan kesehatan agar lebih baik.
JawaPos.com – Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menyetujui penghapusan pasal 425 pada Rancangan Undang-undang Kesehatan. RUU ini membahas mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
Baca juga:Sinergi BPJS Kesehatan dan Unhas Makassar Tingkatkan Pemahaman JKNTimboel menyetujui penghapusan pasal 425 dihapus dari RUU kesehatan. Timboel menyebut Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebaiknya dikelola untuk meningkatkan pelayanan peserta JKN. “Jangan sampai dana amanah masyarakat BPJS diintervensi” katanya.
Baca juga:Penyakit Jantung Klaim Paling Tinggi dari BPJS KesehatanAkademisi, Prof. Hasbullah Thabrani menambahkan, perbaikan akses dan mutu layanan harus jadi tujuan utama RUU. “Karena sekarang masih jauh dari harapan. Penyebabnya, belanja kesehatan masih sangat kecil,” tambahnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kemenkes Ungkap 3 Masalah Layanan Kesehatan Primer bagi Kelompok Rentan, RUU Kesehatan Tawarkan Solusi IniDirektur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) drg. Kartini Rustandi, M.Kes menyampaikan soal Rancangan Undang-Undang atau RUU Kesehatan yang mengatur layanan primer bagi kelompok rentan.
Read more »
Pakar Nilai RUU Kesehatan Harus Fokus Mengatur Isu KesehatanPakar ini menilai RUU Kesehatan harus mengatur isu kesehatan saja, tidak perlu keluar pada isu lain, apalagi masuk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.
Read more »
RUU Kesehatan Menjamin Warga Negara Sehat Lebih Mudah, Murah & AkuratRUU Kesehatan ini sangat penting untuk menanggulangi berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat.
Read more »
Studi: Generasi Milenial Butuhkan Lebih Banyak Bantuan KesehatanGenerasi milenial diketahui lebih banyak mencari dan mendapat bantuan profesional untuk masalah kesehatan daripada generasi-generasi sebelumnya, studi baru mengungkapkan.
Read more »
Penggabungan RUU Narkotika dan RUU Psikotropika untuk Atasi Kelebihan Penghuni LapasMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, meminta Komisi III DPR menunda pembahasan RUU Narkotika. Alasannya, karena RUU itu akan digabung dengan RUU Psikotropika. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Organisasi Profesi Pertanyakan Urgensi Pembahasan RUU KesehatanSejumlah organisasi profesi di bidang kesehatan menilai pembahasan RUU Kesehatan tidak memiliki urgensi bagi kepentingan masyarakat. Penguatan pada implementasi dari kebijakan yang sudah eksisting lebih dibutuhkan. Kesehatan AdadiKompas
Read more »