Karena aturan yang ketat demi menjaga dana masyarakat, maka perbankan di Indonesia tidak diperbolehkan berdagang dan memfasilitasi uang kripto.
- Kegiatan perbankan di Indonesia diatur sangat ketat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Karena mengelola dana masyarakat, perbankan di Indonesia tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan bisnisnya.
Wimboh menjelaskan, bentuk bank komersial yang ada di Indonesia saat ini, bisnisnya mengumpulkan dana jangka pendek dari masyarakat dalam bentuk tabungan maupun deposito. Jadi apabila bisnis bank itu adalah berinvestasi di saham atau komoditas, risikonya tinggi. Apabila saat harga saham atau komoditas jatuh, dikhawatirkan bank tidak bisa mengembalikan dana yang akan ditarik oleh nasabahnya sewaktu-waktu.
Karena aturan yang ketat demi menjaga pengelolaan dana masyarakat yang disimpan di bank, maka perbankan di Indonesia juga tidak diperbolehkan berdagang dan memfasilitasi transaksi mata uang kripto yang saat ini tengah ramai."Soal kripto, dalam UU perbankan disebut dalam pasal 6 huruf n, bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Polisi Tangkap 6 Pelaku Pemalsuan Data Bank BUMN, Diduga Ada Karyawan Bank TerlibatPolrestabes Semarang berhasil meringkus kelompok pemalsuan dokumen data nasabah bank BUMN.
Read more »
Airlangga Ungkap RI Naik Lagi Jadi Negara Pendapatan Menengah AtasMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan ekonomi Indonesia kembali masuk dalam jajaran negara dengan pendapatan menengah atas (upper middle income).
Read more »
OctaFX Ilegal di RI, Boy William-Deddy Corbuzier Pernah Promosikan Lho'Kami meminta semua influencer untuk menghentikan promosi kegiatan pialang yang ilegal dari luar negeri,'
Read more »
Di Sidang Paripurna, DPD RI Akan Gugat Presidential Threshold ke MK - Tribunnews.comDPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Read more »
RI Genjot Ekonomi Hijau, Ilmuwan Diminta Ambil BagianMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai industri berbasis hijau akan memberikan nilai tambah bagi negara dan menyerap tenaga kerja berkeahlian tinggi.
Read more »
Genjot Infrastruktur Butuh Duit Banyak, RI Pamer KPBU di G20Pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur, dan biaya diperoleh dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Read more »