Bamsoet Dorong Pemerintah Terbitkan Peraturan Hak Cipta Jurnalistik

South Africa News News

Bamsoet Dorong Pemerintah Terbitkan Peraturan Hak Cipta Jurnalistik
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 72 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 32%
  • Publisher: 51%

Hak cipta jurnalistik juga menjadi unsur penting membangun kedaulatan nasional di bidang digital.

Turut hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Kominfo Johnny G Plate, Mensesneg Pratikno, Mendikbud Nadiem Makarim, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua PWI Atal S Depari serta sejumlah Dubes negara tetangg

Ia mengingatkan dengan jumlah penduduk lebih dari 272,2 juta jiwa dan tingkat penetrasi internet sebesar 76,8 persen, Indonesia telah menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia. Berbagai pihak bisa saja menyalahgunakan kemampuan rekayasa algoritma dan analisis big data yang dimiliki berbagai platform digital global tersebut untuk merekam perilaku digital, hingga menganalisis preferensi dan pandangan politik masyarakat.

"Karenanya, eksistensi perusahaan platform digital global harus menjadi obyek hukum yang dapat diatur dan patuh terhadap implementasi hukum nasional, serta harus beroperasi di dalam jangkauan hukum nasional. Regulasi yang dibuat juga harus mampu menjangkau keberadaan perusahaan global penyedia layanan konten atau data via jaringan atau dikenal dengan perusahaan over the top," kata Bamsoet.Bamsoet menambahkan bagi bidang media, kesetaraan di depan hukum sangat penting dan fundamental.

"Membangun kemandirian digital meniscayakan adanya kemampuan untuk bersaing dan memiliki posisi tawar yang kuat, serta mampu mengambil manfaat dari alih teknologi dan inovasi. Bagaimana bentuk hukum peraturan hak cipta jurnalistik, apakah melalui peraturan pemerintah, merevisi undang-undang yang lama atau membuat undang-undang baru, kita serahkan kepada pemerintah. Terpenting, peraturan tentang hak cipta jurnalistik harus segera dibuat dan disahkan," pungkasnya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

detikcom /  🏆 29. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Terima Rektor Universitas Tebuka, Bamsoet Dorong Pemerataan Akses Pendidikan TinggiTerima Rektor Universitas Tebuka, Bamsoet Dorong Pemerataan Akses Pendidikan TinggiKetua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan dunia pendidikan di Indonesia masih menyisakan banyak persoalan.
Read more »

Bamsoet dorong pemerataan akses pendidikan tinggiBamsoet dorong pemerataan akses pendidikan tinggiKetua MPR RI Bamsoet terus dongkrak pemerataan akses pendidikan tinggi guna menaikkan posisi Indonesia dari urutan ke-54 dari 78 negara berdasarkan peringkat pendidikan yang dirilis World Population Review pada 2021.
Read more »

Hadiri Puncak Peringatan HPN 2023, Bamsoet Dorong Profesionalisme Insan PersHadiri Puncak Peringatan HPN 2023, Bamsoet Dorong Profesionalisme Insan PersKetua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan serta mengajak seluruh insan pers untuk selalu meningkatkan kualitas diri serta organisasi.
Read more »

Bamsoet Dorong Peningkatan Investasi Korea di IndonesiaBamsoet Dorong Peningkatan Investasi Korea di IndonesiaKetua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menyambut baik rencana investasi Korea Selatan yang dipimpin Chairman Korea-Indonesia Association Mr. Johny Park, untuk memproduksi motor listrik di daerah Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Read more »

Pemkab Pamekasan Berikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Guru Ngaji |Republika OnlinePemkab Pamekasan Berikan Jaminan Kecelakaan Kerja pada Guru Ngaji |Republika OnlinePemda Pamekasan dorong pemerintah desa alokasikan anggaran membantu guru ngaji.
Read more »

Gelar Konsultasi Publik, Pemerintah Minta Akademisi hingga Ahli Dorong DPR Sahkan Perppu Cipta KerjaGelar Konsultasi Publik, Pemerintah Minta Akademisi hingga Ahli Dorong DPR Sahkan Perppu Cipta KerjaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyelenggarakan konsultasi publik terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Read more »



Render Time: 2025-03-01 13:06:12