Kelima RUU akan menambah daftar Prolegnas Prioritas 2021.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan Baleg dan Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pembicaraan informal yang menyebutkan pemerintah akan mengajukan lima rancangan undang-undang . Menurut dia, kelima RUU tersebut akan diajukan dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 tengah tahun yang segera dilaksanakan Baleg DPR.
"Lima RUU baru yang akan diajukan pemerintah, tapi itu pembicaraan informal antara Baleg dan pemerintah," kata Willy usai Rapat Baleg di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa . Dia menjelaskan, kelima RUU tersebut adalah RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, RUU revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik , RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , dan RUU Pemasyarakatan. Willy mengatakan pembicaraan informal tersebut harus diputuskan dalam rapat kerja resmi yang diadakan Baleg terkait pembahasan evaluasi Prolegnas Prioritas 2021.
"Pembicaraan informal itu belum diputuskan karena harus diambil keputusan dalam raker. Namun kami masih mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaan raker tersebut," ujarnya. Menurut dia, kelima RUU tersebut sifatnya penambahan sehingga kemungkinan besar daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 akan bertambah. Sebelumnya, Pimpinan Baleg DPR RI menyampaikan sebanyak 33 Rancangan Undang-Undang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Respons Mahyudin Soal RUU BUMDesRUU BUMDes diinisiasi dan disusun oleh DPD karena memang ada Dasar Hukumnya, yaitu Putusan MK no 92/2012 dan no 79/2014 dimana dari kedua putusan tsb secara eksplisit. DPDRI
Read more »
Ketua Panja DPR Jelaskan Hubungan RUU PKS dengan Legalitas LGBTPorsi terbesar pembahasan RUU ini terletak pada pemberian payung hukum bagi perlindungan perempuan. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)...
Read more »
Hak Anak Adat Belum Diakomodasi dalam RUU MHABanyak pihak menilai Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang tengah dibahas memiliki banyak kelemahan jika disahkan. Salah satunya karena belum mengakomodasi perindungan anak. Nusantara AdadiKompas AldoSallis
Read more »
Dorong Lahirnya Talenta Digital, Telkom Gelar TeSCA 2021 |Republika OnlineTelkom TeSCA 2021 mengambil tema Digital Smart Campus Wujudkan Indonesia Tumbuh
Read more »
APBD Perubahan Kota Cirebon Tetap Prioritaskan Tangani Covid |Republika OnlineBelanja pada APBD Perubahan 2021 direncanakan sekitar Rp 1,655 triliun.
Read more »
Pemerintah Turunkan PPKM Jabodetabek Menjadi Level 3 |Republika OnlineSelain Jabodetabek, Bandung Raya dan Surabaya Raya turut turun menjadi level 3.
Read more »