BAKN DPR RI tidak pernah mendapatkan informasi yang valid terkait kinerja dua BUMN yang bergerak di bidang penjaminan kepada masyarakat, yaitu Askrindo dan Jamkrindo.
KETUA Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Wahyu Sanjaya menelaah hasil pemeriksaan BPK RI terkait pemberian Penyertaan Modal Negara kepada beberapa BUMN dan lembaga.“Itu keduanya sudah sangat sering dibantu permasalahannya dan kita tidak pernah memiliki data yang valid terkait apa sih sebenarnya yang sudah dikerjakan keduanya?,” tanya Ketua BAKN DPR RI, Wahyu Sanjaya usai melakukan pertemuan dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Solo, Jawa Tengah, Senin .
“Makanya tadi kita bertanya juga dengan Dirjen Kekayaan Negara, berapa jumlah KUR yang sudah dikucurkan di Indonesia ini? Tadi dari tahun 2015 sampai sekarang ini. Supaya kita memiliki persepsi yang sama berapa lagi PMN yang dibutuhkan untuk memberikan penjaminan terhadap KUR dan KUR usaha mikro yang lain,” jelas politikus Fraksi Partai Demokrat ini.Di sisi lain, ia juga menyoroti pemberian PMN kepada BUMN LPEI .
Menurut Wahyu, pemberian PMN selama ini kepada PMN tersebut kurang tepat sasaran. Sebab, menurutnya, lembaga tersebut tidak fokus untuk mengurusi persoalan ekspor dan sering memiliki irisan kerja dengan lembaga lain. “Nah, fokus lah dengan ekspor, tidak usah ngurusin yang lain lah. Kalo misalnya ini terkait kerjasama dengan menarik investasi nah fokus kerjasama dengan investasi. Jangn terulang lagi seperti yang dulu-dulu itu. PT Timah punya batubara, punya perumahan, punya rumah sakit. Jadi kan beda judul, PT Timah sibuk ngurus yang lain,” sindirnya.
Serta, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, serta perwakilan direksi dari Lembaga Pengelola Investasi, Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia, PT PLN, dan Indonesia Financial Group .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Curhat Sulit Sampaikan Aspirasi ke DPR: UU Penting Selalu Gagal, Parpol dan DPR NolakMenteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mencurahkan hati atau curhat betapa sulitnya menyampaikan aspirasi ke DPR
Read more »
Ledakan Kilang, DPR: Ada Masalah SistemikMeledaknya kilang Pertamina di Dumai, Riau, menjadi sorotan DPR. DPR menduga ada masalah sistemik.
Read more »
Tingkatkan Kinerja, Pemegang Saham Ganti Susunan Pengurus Askrindo SyariahPada Februari lalu, Askrindo Syariah juga melakukan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu mengangkat Cholil Nafis menjadi Ketua DPS dan mengangkat Daud Rasyid menjadi anggota DPS dari yang sebelumnya sebagai Ketua DPS.
Read more »
Mahfud MD Jelaskan Sukses Story Penanganan Kasus dalam Rapat dengan DPR, Tidak Ada Kerjanya?Jawaban Mahfud MD Jelaskan Sukses Story Penanganan Kasus dalam Rapat dengan DPR, Tidak Ada Kerjanya?
Read more »
Soal Regulasi Pelabelan, Anggota DPR Nur Nadlifah Minta BPOM Tidak DiskriminatifAnggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Nur Nadlifah angkat bicara soal pelabelan zat-zat kimia berbahaya yang hanya diberlakukan pada galon polikarbonat.
Read more »
Sempat Tak Raih Kursi di 2019, PDIP Targetkan 2 Kursi DPR dari Sumbar di Pileg 2024Pada Pileg 2019, kursi PDIP di DPR dari Sumbar nol, padahal pada 2014 PDI P meraih 2 kursi.
Read more »