Komisi VII DPR RI akan segera memanggil Menteri Perindustrian. Hal ini tak lain untuk mendalami rencana impor kereta bekas dari Jepang yang sudah berusia 28 tah
“Iya, kami akan segera agendakan Rapat Kerja dengan Menperin untuk mendapat penjelasan secara utuh terkait rencana impor kereta bekas yang sudah berusia 28 tahun. Apakah pantas alat transportasi umum tersebut dipergunakan untuk masyarakat” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RITak hanya itu saja, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi juga katakan, bahwa dari aspek teknis pihaknya akan pertanyakan.
"Apakah kereta pembuatan Tahun 1994 itu masih ada ketersediaan suku cadangnya kedepan, jangan sampai ingin menyelesaikan masalah malah tambah masalah. Dan sisa berapa tahun lagi kelayakan keamanan kereta tersebut, mengingat usianya hampir 3 dasawarsa,” sebut pimpinan Komisi VII itu Selain itu, ia juga sebutkan bahwa pihaknya juga mempertanyakan dari aspek sosial. Apakah layak rakyat indonesia mendapatkan alat transportasi semacam itu, sudah bekas, tua dan dipertanyakan jaminan keamanannya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II DPR akan Panggil KPU untuk Pastikan Pemilu 2024 Sesuai JadwalMenunda Pemilu 2024, kata dia, mesti mengubah Undang-Undang Pemilu. Pihak yang berwenang mengubah UU ini adalah MK, bukan PN.
Read more »
Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Sambut Baik Jateng Digital ConferenceJateng Digital Conference 2023 yang digelar AMSI Jateng turut menghadirkan Wakil Ketua Komisi X DPR, Agustina Wilujeng.
Read more »
Komisi Baru DPR AS Berfokus pada Persaingan Strategis dengan ChinaPara anggota kongres AS memulai penyelidikan luas selama dua tahun terhadap persaingan strategis AS dengan China pada Selasa (28/2) malam, dengan kesaksian dari para aktivis hak asasi manusia dan mantan penasihat keamanan nasional AS. Awal penyelidikan dilakukan dua minggu setelah Amerika...
Read more »
Sekolah Jam 5.30 Pagi di NTT, Ketua Komisi X DPR: Saya Tak SetujuKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menegaskan tidak setuju penerapan kebijakan belajar mengajar mulai pukul 05.30 WITA. Kebijakan terkait pendidikan, menurut Huda butuh kajian matang.
Read more »
Komisi II DPR: Putusan PN Jakpus tak halangi pelaksanaan Pemilu 2024'Oleh karena itu, putusan ini tidak menghalangi KPU melaksanakan tugasnya melanjutkan tahapan pemilu hingga diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024,' kata Mardani.
Read more »
Ketua Komisi II DPR: Putusan PN Jakpus tunda pemilu lampaui kewenanganKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024 ...
Read more »