DPR berencana segera mengesahkan RUU KUHP tanpa pembahasan ulang pasal demi pasal dalam draf lama yang urung disahkan. Pasal-pasal bermasalah masih dipertahankan. KoranTempo
JAKARTA — Meski belum mengambil keputusan bulat, Dewan Perwakilan Rakyat membuka peluang untuk mengegolkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa membahas ulang draf hasil pembahasan parlemen periode sebelumnya.
Kelompok masyarakat sipil pun kini mulai berkonsolidasi untuk menyiapkan perlawanan melalui uji materiil jika DPR dan pemerintah tetap mempertahankan pasal-pasal bermasalah dalam draf lama.Rp. 58.000*/Bulan Berlangganan ✔ Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo✔ Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Harmonisasi RUU EBT Disetujui, DPR Targetkan Paripurna Pekan Depan | Ekonomi - Bisnis.comHarmonisasi RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ini bakal segera dibawa pada rapat Paripurna DPR pada pekan depan untuk kemudian disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Read more »
Buruh Tolak Keputusan RUU PPP yang Disahkan DPR pada Munas VIII di YogyakartaSerikat pekerja menolak keputusan RUU PPP yang disahkan DPR pada Munas VIII yang digelar di hotel Inna Garuda Yogyakarta, Senin (30/05/2022) Hal itu disampaikan Presiden PP FSP KEP KSPSI, Andi Gani Nena Wea usai memberi sambutannya.
Read more »
Mengapresiasi Pengesahan RUU PPPDewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP). Dengan adanya pengesahan regulasi tersebut, maka landasan hukum memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja akan semakin kuat.
Read more »
IPK Indonesia Minta Psikolog Klinis Dikecualikan dari RUU Pendidikan dan Layanan PsikologPsikolog klinis adalah tenaga kesehatan, yang telah diatur oleh UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan turunannya termasuk Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2017
Read more »
RUU Pemasyarakatan Selangkah Lagi Disahkan, Buat Koruptor Lebih Mudah Dapat RemisiRUU Pemasyarakatan yang kontroversial bakal segera disahkan menjadi UU. Yang menjadi sorotan adalah syarat remisi bagi koruptor yang makin lunak.
Read more »
Sah! RUU EBT Tuntas Di Harmonisasi & Jadi Inisiatif DPRHari ini Senin (30/5/2022) Baleg DPR RI merestui harmonisasi RUU EBT menjadi inisiatif DPR
Read more »