Diduga ada laporan pemeriksaan investigasi versi lain terkait pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang dikeluarkan auditor BPK. Pihak BPK membantah, sementara Kejagung sedang memeriksa seorang auditor BPK. Polhuk AdadiKompas dianvictory
Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, 6 Februari 2020. Ia menjadi tersangka dalam dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya .
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna menegaskan laporan pemeriksaan investigasi perhitungan kerugian negara atau PKN atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya hanya ada satu. Laporan itu sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 9 Maret 2020.
Hal itu ia sampaikan saat diminta konfirmasi terkait dugaan adanya laporan pemeriksaan investigasi versi lain terkait pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang dikeluarkan oleh auditor BPK. Hal ini terkait dengan adanya seorang auditor BPK yang sedang diperiksa Kejagung.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kejagung Selidiki Auditor BPK Diduga Hambat Kasus JiwasrayaKejaksaan Agung masih melakukan penyelidikan terhadap anggota BPK yang diduga menghalang-halangi penyidikan korupsi Jiwasraya.
Read more »
Saksi: 'fee' bansos untuk pengacara, ketua DPC PDIP Kendal dan BPKMantan Kabiro Umum Kementerian Sosial Adi Wahyono menjelaskan penggunaan "fee" dari vendor penyedia bansos COVID-19 untuk pengacara Hotma Sitompul, ...
Read more »
Ketua BPK: Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Asabri Rp 22,78 TriliunSebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara dalam kasus Asabri yaitu Rp 23,73 triliun.
Read more »
BPK: Kasus Asabri Rugikan Negara Rp 22,78 TriliunBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan nilai kerugian negara akibat korupsi Asabri mencapai Rp 22,78 triliun.
Read more »
BPK RI soroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di DKIBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyoroti hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DKI Jakarta yang dinilai belum ...
Read more »
BPK Nilai DKI Belum Optimal Sediakan Hunian MBR“Pemprov DKI Jakarta masih mengandalkan pendanaan yang bersumber dari APBD dalam kegiatan penyediaan unit hunian untuk MBR,” kata Bahrullah
Read more »